KPK Ungkap Modus Suap Bupati Ngada yang Diduga untuk Pilkada

Bupati Ngada Marianus Sae memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 12 Februari 2018. KPK resmi menahan Bupati Ngada yang juga bakal calon Gubernur NTT Marianus Sae yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (11/2) dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Ngada, Marianus Sae, sebagai tersangka suap proyek jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uang suap sebesar Rp 4,1 miliar yang diterima Marianus diduga digunakan untuk biaya pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Timur 2018.

“Komunikasinya jelas. Itu diberikan kepada koordinator di kecamatan, kabupaten, ada koordinasi untuk pembiayaan pilkada,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Baca: Berikut Rincian Uang Suap Bupati Ngada Marianus Sae

Marianus menjabat Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, sejak memenangi pilkada Ngada 2010. Berakhir pada 2015, ia terpilih kembali sebagai Bupati Ngada periode 2015–2020, berpasangan dengan Paulus Soliwoa. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berencana maju dalam pemilihan Gubernur NTT tahun ini bersama dengan Emilia Julia Nomleni. Keduanya diusung oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa.

KPK menangkap Marianus bersama dengan Ambrosia Tirta Santi, ketua tim penguji psikotes calon Gubernur NTT, di salah satu hotel di Surabaya, Ahad siang lalu. Dari tangannya, penyidik menemukan kartu ATM dan beberapa struk transaksi keuangan. Saat ditangkap, Marianus kedapatan baru menarik uang menggunakan ATM itu. “Tapi belum bisa dipastikan apakah uang diberikan kepada tim penguji,” kata Agus.

Pada saat yang sama, penyidik mencokok ajudan Bupati, Dionesisu Kila, di posko pemenangan Kupang. Tim lainnya menciduk Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu di Bajawa, NTT, yang diduga menyuap Marianus. Wilhelmus ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Baca: Ancaman Sanksi Jika PDIP Cabut Dukungan untuk Bupati Ngada

Wilhelmus diduga telah memberikan uang sebesar Rp 4,1 miliar kepada Marianus. Selain secara tunai, uang diduga diberikan melalui transfer ke rekening Wilhelmus yang dibuka sejak 2011. Wilhelmus diduga memberikan kartu ATM rekeningnya kepada Marianus pada 2015. Pada Desember 2017, Wilhelmus mengisi rekening tersebut dengan dana Rp 2 miliar. Penyidik menduga duit-duit itu dibarter dengan proyek-proyek di Kabupaten Ngada dengan nilai total Rp 54 miliar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mengeliminasi nama Marianus dalam daftar calon Gubernur NTT 2018. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan status Marianus bakal tetap sah sebagai calon gubernur selama belum ada ketetapan hukum yang in kracht dari hakim pengadilan. “Dia akan tetap jadi peserta, jika memenuhi syarat, kalau sudah dipidana berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai calon,” kata dia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bakal ada konsekuensi pemecatan bagi kadernya yang melakukan korupsi. Soal pengusungan Marianus ke pilkada NTT, kata dia, PDIP telah menarik dukungan dari Marianus dan mengalihkannya kepada Emilia. “Ini mengingat berdasarkan ketentuan undang-undang, penggantian pencalonan Marianus Sae sudah tidak bisa dilakukan,” kata dia.

Melalui kuasa hukum yang ditunjuk keluarganya, Bupati Ngada Marianus membantah telah menerima suap dari Wilhelmus. “Intinya Pak Marianus menyatakan beliau tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada beliau,” kata Wilvridus Watu, pengacara Marianus.

DEWI NURITA | CHITRA PARAMAESTI | ZARA AMELIA






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

3 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

3 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

4 jam lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

6 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

7 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

8 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

10 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

11 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

11 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.