Setya Novanto Klaim Tak Menerima Laporan Soal E-KTP

Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 12 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta -- Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto mengklaim tak pernah mendapat laporan dari kader Partai Golkar yang tergabung dalam anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan yang dimaksud sehubungan dengan proyek pengadaan e-KTP. "Pada waktu itu sama sekali tidak ada yang melaporkan kepada saya," kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.

Menurut Setya, Ketua Fraksi bertugas sebagai fasilitator dalam hal pengangkatan anggota DPR dari kader partai terkait. Adapun pembahasan anggaran proyek dilakukan di komisi II DPR selaku mitra pemerintah yang selanjutnya dibawa ke badan anggaran (banggar) DPR. Keputusan final pun tak bisa ditentukan hanya dari suara satu fraksi."Itu harus keputusan pleno setengah plus satu. Tidak bisa satu fraksi," ujar Setya.

Baca: 
Sidang Setya Novanto, Agun Gunandjar dan Taufiq Effendi Bersaksi
Di Sidang E-KTP, Agun Disebut Terima Honor ...

Keterangan Setya bertolak belakang dengan pernyataan mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa. Agun menyatakan, memang Setya yang saat itu menjabat ketua fraksi Partai Golkar, tak pernah meminta laporan perkembangan proyek e-KTP.

Akan tetapi, saat masih jadi pimpinan komisi II, Agun berinisiatif melaporkan temuan-temuan dan perkembangan, baik pelaksanaan ataupun anggaran proyek e-KTP.

Bahkan, Setya mengapresiasi kinerja Komisi II DPR lantaran semakin efektif dan produktif. Setya juga sempat menitipkan pesan agar tak ikut campur di proyek itu.

"Soal e-KTP beliau (Setya) berpesan jangan cawe-cawe (ikut campur). Jangan anggota DPR ikut terlibat supaya proyek ini sukses," kata Agun saat bersaksi untuk Setya.

BACA: Agun Gunanjar: Soal E-KTP, Setya Novanto Pesan Jangan Cawe-cawe

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menjelaskan, biasanya anggota DPR, termasuk komisi II akan menyerahkan laporan kerja ke ketua fraksi. Laporan itu berupa perkembangan program yang sedang digodok komisi terkait.

Menurut Ganjar, ada laporan kerja komisi DPR yang bisa atau tidak perlu disampaikan ke Setya Novanto sebagai ketua fraksi. Akan tetapi, ada juga perkembangan program yang sifatnya rutin dilaporkan, bergantung pada tingkat kepentingannya.

LANIDIANA






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

13 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

46 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.