KPK Minta DPR Pantau Pelaporan LHKPN di Daerah

Presiden Joko Widodo menerima "user name" dan "password" e-LHKPN dari Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta, 11 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI mendorong pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di tingkat provinsi dan kabupaten. KPK mencatat tingkat ketaatan anggota DPRD kabupaten/kota hanya 28 persen.

"Masih sangat rendah," kata Agus saat pembukaan klinik e-LHKPN di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Baca: Dihadiri Ketua KPK, DPR Buka Klinik e-LHKPN

Agus memuji tingkat ketaatan anggota DPR RI melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. "Sepertinya sudah sangat baik," katanya. KPK mencatat tingkat ketaatan anggota Dewan dalam melaporkan harta kekayaan mencapai 96 persen. "Hanya 20 orang yang belum mengisi."

Agus ingin DPR melalui jalur partai politik memonitor pelaporan harta kekayaan anggotanya di tingkat provinsi dan kabupaten. "Agar teman-teman DPR di daerah memiliki kepatuhan yang sama," katanya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui ada 20 anggota Dewan yang belum melaporkan LHKPN. Ia pun mengaku telah mengantongi sejumlah nama anggota Dewan tersebut. "Tidak akan disebut, saya akan datangi secara personal karena menyangkut masalah kehormatan," ujarnya.

Baca juga: Hari Anti Korupsi Sedunia, Jokowi Luncurkan Aplikasi e-LHKPN

Hari ini, Senin, 12 Februari 2018, DPR membuka klinik e-LHKPN. Bambang menyebut pembukaan klinik e-LHKPN ini bentuk komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi dan transparansi. Ia berharap tak ada lagi yang membenturkan DPR dengan komisi antirasuah itu. "Kami berharap tidak ada lagi ketegangan dengan KPK. Kita ciptakan suasana pemberantasan korupsi yang kondusif," ujarnya.

Agus menilai pembukaan klinik e-LHKPN ini sebagai perbaikan sistem di DPR. "Ini terobosan DPR untuk transparansi." Ia mengapresiasi 96 persen anggota Dewan yang telah melaporkan harta kekayaannya.






Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

37 menit lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

48 menit lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

54 menit lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

1 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

6 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

7 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

7 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

7 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

8 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022