Penyerangan Gereja di Jogja Diduga Terkait Tahun Politik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gereja St. Lidwina Bedog, Yogyakarta. Google Maps

    Gereja St. Lidwina Bedog, Yogyakarta. Google Maps

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Jaringan Gusdurian Indonesia dan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika mengecam keras kasus penyerangan gereja di Jogja atau tepatnya di Gereja St Lidwina Sleman, Ahad, 11 Februari 2018.

    Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengatakan serangan itu sebagai bagian dari meningkatnya aksi intoleransi serta kekerasan dan pemaksaan. Maraknya kasus intoleransi ini mengganggu hak masyarakat untuk beribadah sebagai hak dasar setiap warga negara Indonesia, yang dilindungi konstitusi.

    Baca juga: Penyerangan Gereja di Jogja, Bendera Setengah Tiang di Semarang

    Jaringan Gusdurian mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas tidak hanya pelaku, melainkan otak di balik maraknya aksi intoleran sesuai hukum yang berlaku. “Negara seharusnya tidak takut kepada siapa pun dan kelompok mana pun yang melakukan kekerasan dan melanggar hak,” kata Alissa melalui siaran persnya.

    Ia juga meminta pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota merespons persoalan ini secara menyeluruh. Di tahun politik ini, kata Alissa, sentimen agama rawan digunakan untuk kepentingan politik. Alissa terus mengajak pemuka agama untuk memperkuat tali persaudaraan antar-kelompok umat beragama berdasarkan nilai keberagaman dan persatuan. “Masyarakat juga mesti bijak, tidak mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen kebencian dan permusuhan,” kata Alissa.

    Jaringan Gusdurian mencatat aksi intoleransi dan kekerasan yang berhubungan dengan agama meningkat pada 2018. Belum lama ini, Gereja di Bantul dilarang menggelar bakti sosial dengan tudingan Kristenisasi. Pada 28 Januari 2018, kekerasan dialami pemimpin Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri (Mama Santiong). Ia menjadi korban penganiayaan usai salat Subuh di masjid. 

    Kamis, 1 Februari, Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto diserang seorang pria. Ustad Prawoto meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Awal Februari ini juga beredar informasi tentang biksu Buddha yang dipaksa meninggalkan kediamannya di Tangerang.

    Jaringan Gusdurian memandang kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Tahun 2018-2019 adalah tahun politik di mana kekuasaan diperebutkan dari tingkat pusat sampai penjuru Indonesia. Kecenderungan populisme di seluruh dunia membawa ketegangan di kalangan umat beragama dan antar-umat beragama.

    Bila bercampur dengan kepentingan politik, maka membawa konsekuensi jangka panjang bagi Indonesia. “Kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain sudah semakin mengkhawatirkan, sebagaimana dicatat berbagai penelitian dan survei dari berbagai lembaga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini,” kata Alissa.  

    Ia meminta negara menuntaskan kasus-kasus yang ada. Satu di antara meningkatnya kasus kekerasan dalam isu agama adalah karena kasus intoleransi tidak pernah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kecepatan respons dan ketegasan penegak hukum kunci untuk menghentikan eskalasi kekerasan,” kata Alissa.

    Agnes Dwi Rusjiyati, Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Yogyakarta, mengatakan kasus Gereja St Lidwina Sleman diserang menggambarkan kasus intoleransi yang terus bertambah. Organisasi non-pemerintah ini meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan perhatian khusus terhadap intoleransi dan kekerasan atas nama agama. “Polda DIY juga wajib mengusut tuntas kasus ini sesuai hukum yang berlaku,” kata Agnes.

    ANBTI juga meminta Bupati Sleman untuk mengayomi seluruh kelompok agama dan kepercayaan. Seluruh tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, partai politik hendaknya menjaga toleransi, keberagaman dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang majemuk sehingga kasus seperti penyerangan gereja di Jogja tidak terjadi. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.