Prabowo Minta Maaf Soal Masa Mudanya yang Galak sebagai Tentara

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kader Partai Gerindra, Fernando Alan Joshua Wowor (kanan) saat menemani Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. facebook.com

    Kader Partai Gerindra, Fernando Alan Joshua Wowor (kanan) saat menemani Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya meminta maaf soal masa mudanya yang galak sebagai tentara. "Saya minta maaf waktu muda memang galak. Sekarang sudah berkurang, ya kadang-kadang saja galaknya," kata dia saat memberikan sambutan dalam HUT ke-10 Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, 10 Februari 2018.

    Prabowo menjelaskan bahwa saat muda dia merupakan seorang tentara, dia beralasan tidak dapat menjadi personal yang baik. "Komandan terlalu baik enggak bisa, karena yang dipimpin harimau-harimau," tutur dia.

    Baca juga: Fadli Zon Tegaskan Prabowo Subianto Bukan Militer Lagi

    Prabowo adalah salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dia sempat menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat pada 1998. Setelah itu dia terjun menjadi pengusaha dan politikus Partai Gerindra.

    Dia juga tidak menampik, saat muda emosinya mudah meledak-ledak. "Saya memang terkenal cepat naik pitam, saya ada darah Indonesia timur. Tapi kalau untuk hal yang prinsipil saya dapat menahan diri," ujar dia.

    Saat ini, ujar Prabowo, dia lebih santun dalam bertutur, apalagi jika ada wartawan di dekatnya. "Ada wartawan, terpaksa pidato saya agak sopan," kata dia dan disambut gelak tawa para kader Gerindra.

    Prabowo juga menjanjikan mengundang para kadernya ke tempat tinggalnya di Hambalang, agar dapat lebih lepas mengungkap isi hatinya. "Karena ada wartawan, sekarang kita senang-senang saja," ucap dia sambil tertawa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.