Di Padang, Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah untuk Rumah Ibadah

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) tiba di tempat acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Danau Cimpago, Padang, 9 Februari 2018. Peringatan HPN 2018 bertemakan Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan. ANTARA/Ahmad Subaidi

    Presiden Jokowi (tengah) tiba di tempat acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Danau Cimpago, Padang, 9 Februari 2018. Peringatan HPN 2018 bertemakan Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan. ANTARA/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, PADANG -Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah untuk masjid dan mushala di Sumatera Barat, Jumat 9 Februari 2018. Pembagian sertifikat itu dilakukan usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat di Padang.

    "Kami akan menyerahkan 18 sertifikat masjid, mushala dan surau yang ada di Sumatera Barat," ujar Jokowi Jumat 9 Februari 2018.

    Jokowi menargetkan dua tahun ini seluruh masjid dan mushala di Sumatera Barat sudah memiliki sertifikat tanah. Agar tanah rumah ibadah itu memiliki legalitas hukumnya.

    "Maksimal dua tahun ini seluruhnya bisa diselesaikan. Saya sudah perintahkan Menteri BPN," ujarnya

    Jemaah Masjid Raya Sumatera Barat pun menyambut gembira. Takbir pun bergema.

    Sertifikat tanah ini, kata dia, penting bagi rumah ibadah. Agar tidak terjadi sengketa tanah wakaf nantinya.

    Menurutnya, sertifikat ini merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah rumah ibadah.

    Usai menghadiri Hari Pers Nasional di Kawasan Danau Cimpago Pantai Padang, Presiden Jokowi melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman.

    Ketua MUI KH Ma`ruf Amin bertindak sebagai Khatib. Ia menyampaikan untuk mengindari menyebar hoax di media sosial.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.