Pengamat Sebut Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Bisa Bikin Gaduh

Reporter

Pihak kepolisian kembali berhasil menangkap seorang tersangka penyebar konten pornografi/asusila serta penghinaan kepada kepala negara. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan pasal penghinaan presiden yang disepakati menjadi delik umum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), bisa menimbulkan kegaduhan.

Bivitri menjelaskan, dengan disepakati sebagai delik umum, setiap orang bisa mengadukan seseorang yang dianggap menghina presiden.

Baca juga: PDIP Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk dalam RKUHP

"Kalau kita dengar, 'wah ngaco nih ngejelek-jelekin'. Jadi gaduh sekali," kata Bivitri di STHI Jentera, Jakarta Selatan pada Jumat 9 Februari 2018.

Menurut Bivitri, tak ada tafsir dan batasan yang jelas mengenai penghinaan. Apalagi, kata dia, zaman sekarang muncul meme atau gambar viral di media sosial. Selain itu, banyak juga orang yang asal dalam berkomentar di dunia maya.

"Kan, jadi bahaya. Jadi nanti akan sulit dibedakan antara kritik dan menghina," ujarnya.

Bivitri menuturkan, masuknya pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP juga merupakan kesalahan para legislator. Sebab, putusan Mahkamah Agung telah membatalkan pasal serupa ketika mengabulkan uji materi terhadap KUHP pada 2006.

Pasal penghinaan presiden, kata Bivitri, juga tak relevan diterapkan di Indonesia yang bukan negara kerajaan. Sebab presiden bukan termasuk lambang negara.

Simak juga: MK: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Rawan Digugat

"Presiden itu dalam sebuah negara hukum modern, kita pakai sistem presidensil. Maka dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tapi bukan simbol negara," ucapnya.

Tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pasal 239 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tetap ada. Pasal penghinaan presiden ini disepakati sebagai delik umum dalam RKUHP.






Diduga Hina Istri Robby Shine, Billy Syahputra Dilaporkan ke Polisi

5 hari lalu

Diduga Hina Istri Robby Shine, Billy Syahputra Dilaporkan ke Polisi

Billy Syahputra diduga telah melontarkan kata-kata kasar berulang kali kepada istri Robby Shine saat syuting program televisi.


Susul Eks Jaksa KPK, Jaksa Depok Ikut Laporkan Alvin Lim karena Sebarkan Narasi Penghinaan

6 hari lalu

Susul Eks Jaksa KPK, Jaksa Depok Ikut Laporkan Alvin Lim karena Sebarkan Narasi Penghinaan

Anggota Kejaksaan Negeri Kota Depok mewakili Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) melaporkan Alvin Lim ke Mapolres Metro Depok.


Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

24 hari lalu

Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

YP mengatakan kata yang tidak pantas kepada Presiden Jokowi dan dengan cepat video itu pun ramai diberbagai platform media sosial


Suharso Monoarfa Dilaporkan ke Bareskrim Polri Soal Amplop Kiai

34 hari lalu

Suharso Monoarfa Dilaporkan ke Bareskrim Polri Soal Amplop Kiai

Kelompok Pecinta Kiai Nusantara melaporkan Suharso Monoarfa ke Bareskrim Polri soal pidato Amplop Kiai yang dia sampaikan.


Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Penghinaan Agama Suharso Monoarfa Soal Amplop Kiai

36 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Penghinaan Agama Suharso Monoarfa Soal Amplop Kiai

Terima Surat Laporan Suharso Monoarfa, Polda Metro Jaya Selidiki Kasusnya


Komisi Penyiaran Indonesia Jabar Keluarkan Surat Edaran Siaran Keagamaan

41 hari lalu

Komisi Penyiaran Indonesia Jabar Keluarkan Surat Edaran Siaran Keagamaan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang siaran keagamaan. Edaran ini memuat 14 poin.


Viral Karyawan Alfamart Rekam Tanpa Izin Pencuri Cokelat, Pengacara: Tak Serta Merta Kena UU ITE

44 hari lalu

Viral Karyawan Alfamart Rekam Tanpa Izin Pencuri Cokelat, Pengacara: Tak Serta Merta Kena UU ITE

Boris Tampubolon mengungkapkan karyawan Alfamart yang merekam video atau mengambil foto tanpa izin tidak serta merta dapat dipidana dengan UU ITE.


Holywings Hadapi Dua Gugatan Perdata, Hari ini Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Tangerang

56 hari lalu

Holywings Hadapi Dua Gugatan Perdata, Hari ini Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Tangerang

Holywings Indonesia dianggap melecehkan dan menghina para penyandang nama Muhammad yang identik dengan nama Nabi Muhammad SAW.


Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

19 Juli 2022

Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

Beberapa pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam kebebasan pers di tanah air. Kekhawatiran ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pers, menjelang pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR.


Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

16 Juli 2022

Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.