Pengacara Zumi Zola Klaim Konflik dengan DPRD Picu Suap RAPBD

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KPK sudah mengirimkan surat pencegahan Zumi Zola bepergian ke luar negeri yang diterima Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Januari 2018. Zumi telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 24 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    KPK sudah mengirimkan surat pencegahan Zumi Zola bepergian ke luar negeri yang diterima Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Januari 2018. Zumi telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 24 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Gubernur Jambi Zumi Zola, Muhammad Farizi, mengungkapkan kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018, yang menyeret nama kliennya, bermula dari adanya tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi terkait dengan RAPBD 2018.

    Farizi menjelaskan, sebelum operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap RAPBD Jambi, ada ketidaksepahaman dalam rancangan RAPBD antara Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi. "Ketidaksepahaman ini diketahui dan sepengetahuan Zumi Zola," katanya di Gedung Ariobimo Sentral, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Februari 2018.

    Baca juga: Pengacara Sebut Zumi Zola Siap Klarifikasi Aset yang Disita KPK

    Farizi menceritakan, saat pembahasan RAPBD, sebagian anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalamnya. Mendengar hal tersebut, kata Farizi, Zumi selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan anggota DPRD mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan sehingga pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut.

    Karena Zumi tidak setuju, Farizi melanjutkan, ada anggota DPRD yang tetap memaksa dan mengancam tidak akan hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 jika tidak diberikan uang ketok. "Permintaan uang ketok tersebut oleh Zumi Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak," ujarnya.

    Setelah itu, kata Farizi, tanpa sepengetahuan Zumi, dia menduga ada anggota DPRD Jambi yang memaksa dan memeras pejabat pemerintah yang terkena OTT itu untuk memberi uang ketok palu. "Jadi pejabat yang terkena OTT itu murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemerasan ini," ucapnya.

    KPK menetapkan Zumi Zola dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arfan, sebagai tersangka kasus gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi sebesar Rp 6 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang gratifikasi tersebut dikumpulkan Arfan untuk Zumi dan anggota DPRD Jambi sebagai uang ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

    Sebelumnya, kuasa hukum Arfan, Suseno, mengatakan siap membuktikan bahwa kliennya tidak menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di Provinsi Jambi sebesar Rp 6 miliar. Menurut Suseno, Arfan hanya korban Zumi Zola. "Pak Arfan hanya pion, korban. Nanti akan kami buktikan di pengadilan," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 3 Februari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.