Pengacara Zumi Zola Klaim Konflik dengan DPRD Picu Suap RAPBD

Reporter

KPK sudah mengirimkan surat pencegahan Zumi Zola bepergian ke luar negeri yang diterima Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Januari 2018. Zumi telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 24 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Gubernur Jambi Zumi Zola, Muhammad Farizi, mengungkapkan kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018, yang menyeret nama kliennya, bermula dari adanya tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi terkait dengan RAPBD 2018.

Farizi menjelaskan, sebelum operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap RAPBD Jambi, ada ketidaksepahaman dalam rancangan RAPBD antara Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi. "Ketidaksepahaman ini diketahui dan sepengetahuan Zumi Zola," katanya di Gedung Ariobimo Sentral, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Februari 2018.

Baca juga: Pengacara Sebut Zumi Zola Siap Klarifikasi Aset yang Disita KPK

Farizi menceritakan, saat pembahasan RAPBD, sebagian anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalamnya. Mendengar hal tersebut, kata Farizi, Zumi selaku Gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi tidak setuju dengan keinginan anggota DPRD mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan sehingga pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut.

Karena Zumi tidak setuju, Farizi melanjutkan, ada anggota DPRD yang tetap memaksa dan mengancam tidak akan hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 jika tidak diberikan uang ketok. "Permintaan uang ketok tersebut oleh Zumi Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak," ujarnya.

Setelah itu, kata Farizi, tanpa sepengetahuan Zumi, dia menduga ada anggota DPRD Jambi yang memaksa dan memeras pejabat pemerintah yang terkena OTT itu untuk memberi uang ketok palu. "Jadi pejabat yang terkena OTT itu murni merupakan korban pemaksaan, bukan karena ada niat untuk ikut mencari keuntungan pribadi dari tindakan pemerasan ini," ucapnya.

KPK menetapkan Zumi Zola dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arfan, sebagai tersangka kasus gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi sebesar Rp 6 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang gratifikasi tersebut dikumpulkan Arfan untuk Zumi dan anggota DPRD Jambi sebagai uang ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

Sebelumnya, kuasa hukum Arfan, Suseno, mengatakan siap membuktikan bahwa kliennya tidak menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di Provinsi Jambi sebesar Rp 6 miliar. Menurut Suseno, Arfan hanya korban Zumi Zola. "Pak Arfan hanya pion, korban. Nanti akan kami buktikan di pengadilan," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 3 Februari 2018.






KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

1 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Uang Ketok Palu Zumi Zola

8 hari lalu

KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Uang Ketok Palu Zumi Zola

KPK mengembangkan perkara suap ketok palu ex Gubernur Jambi Zumi Zola ke DPRD. KPK belum mendetailkan soal kronologi kasus ini.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

18 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Nama 23 Napi Korupsi yang Dapat Program Pembebasan Bersyarat, dari Ratu Atut hingga Zumi Zola

21 hari lalu

Nama 23 Napi Korupsi yang Dapat Program Pembebasan Bersyarat, dari Ratu Atut hingga Zumi Zola

Total ada 23 napi korupsi yang menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

22 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Kasus RAPBD Jambi, KPK Panggil Bupati Tanjung Jabung Timur

9 Februari 2022

Kasus RAPBD Jambi, KPK Panggil Bupati Tanjung Jabung Timur

Dalam konstruksi perkara yang dijelaskan KPK, Apif merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Zumi Zola.


KPK Tetapkan Ajudan Zumi Zola Sebagai Tersangka di Kasus Gratifikasi

4 November 2021

KPK Tetapkan Ajudan Zumi Zola Sebagai Tersangka di Kasus Gratifikasi

Apif Firmansyah merupakan ajudan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. KPK menduga dia telah menerima gratifikasi.


KPK Panggil 3 Mantan Anggota DPRD Jambi di Kasus Pengesahan RAPBD

6 Oktober 2021

KPK Panggil 3 Mantan Anggota DPRD Jambi di Kasus Pengesahan RAPBD

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat mantan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka.


KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap di Kasus RAPBD Jambi

8 Agustus 2021

KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap di Kasus RAPBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018, Paut Syakarin.


KPK Tangkap Pemberi Suap Perkara 'Ketok Palu' Pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018

8 Agustus 2021

KPK Tangkap Pemberi Suap Perkara 'Ketok Palu' Pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018

KPK menangkap salah satu tersangka pemberi suap dalam perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.