Kata Pengamat Soal 3 Poin Penting Mou TNI-Polri

Reporter

Editor

Juli Hantoro

(dari kiri) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Tito Karnavian, berbincang sebelum memulai rapat pengamanan akhir tahun di Mabes Polri, Jakarta, 18 Desember 2017. Rapat diikuti oleh satuan kerja di 34 provinsi, baik aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah melalui Video Conference. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan ada tiga hal yang jadi poin penting dalam pembantuan TNI terhadap Polri soal pengamanan proses pemilihan kepala daerah. "Ada hal-hal yang menjadi poin penting dalam MoU TNI-Polri sehingga menjadi jelas ke depannya," ujar Muradi ketika dihubungi Tempo, Jumat, 9 Februari 2018.

Pertama adalah soal logistik, khususnya penganggaran. Menurut Muradi, karena Polri yang mengundang TNI untuk membantu mengamankan pilkada, maka beban penanggungan dana anggaran kegiatan ada pada mereka. Kemudian terkait alur koordinasi antara kedua instansi tersebut.

Baca juga: YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Terakhir adalah soal alur komando. Menurut Muradi, kegiatan ini terkait dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Harkamtibmas. Karena itu merupakan tugas pokok Polri, kata Muradi, maka lembaga tersebut lah yang harus menjadi pemimpin dalam kegiatan tersebut. "Soal siapa yang menjadi pimpinan, itu teman-teman polisi. Otomatis itu," kata dia.

Ketiga hal itu harus dipejelas lantaran belum adanya undang-undang yang mengatur hubungan TNI-Polri dalam kegiatan seperti pengamanan tersebut. Selain itu, kata Muradi, kejelasan harus ada karena hubungan kedua lembaga itu hanya sebatas nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). "MoU itu potensi untuk menyimpangnya besar karena masih di bawah dari UU atau Peraturan Pemerintah. Jadi hanya mengikat dua lembaga saja," ucap dia.

Ihwal pembantuan pengamanan Pilkada tercantum dalam nota kesepahaman antara TNI dengan Polri. Kesepahaman itu ditanda tangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat rapat pimpinan bersama yang digelar 23 Januari 2018 lalu di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Kesepahaman tersebut berlaku selama lima tahun terhitung sejak penandatanganan. Dalam aturan Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 di Mou itu menyatakan bahwa TNI akan diperbantukan untuk menghadapi aksi massa.

Baca juga: Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Selain untuk pengamanan Pilkada, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin, menyatakan nota kesepahaman itu juga untuk mengantisipasi dua agenda besar lainnya di tahun 2018. Keduanya adalah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, mulai 8 Agustus 2018, serta pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang.

“Tak mungkin Polri mampu, harus didukung TNI,” kata dia di Jakarta, Ahad, 4 Februari 2018.






Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

2 jam lalu

Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

Anies Baswedan berharap kolaborasi antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya akan terus berlanjut.


HUT TNI ke-77 Mengenang 5 Tokoh TNI: Jenderal Soedirman hingga AH Nasution

7 jam lalu

HUT TNI ke-77 Mengenang 5 Tokoh TNI: Jenderal Soedirman hingga AH Nasution

HUT TNI ke-77, pembentukan TNI tidak luput dari jasa para tokoh antar lain Jenderal Soedirman, Ahmad Yani dan AH Nasution.


Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

10 jam lalu

Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

Soal Aremania yang sempat ditangkap, Nico Afinta sempat membisik kepada Kadivhumas Polri. "Sudah dipulangkan."


10 Twibbon HUT TNI ke-77, Silakan Downdload dan Unggah Link Ini

12 jam lalu

10 Twibbon HUT TNI ke-77, Silakan Downdload dan Unggah Link Ini

Berikut adalah beberapa link twibbon HUT TNI ke-77, berikut cara mengunduh dan mengunggahnya.


2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

12 jam lalu

2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

Dua polisi itu gugur bersama ratusan korban lainnya dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.


Ini Penyebab Dua Polisi Meninggal saat Tragedi Kanjuruhan

14 jam lalu

Ini Penyebab Dua Polisi Meninggal saat Tragedi Kanjuruhan

Dua personel polisi tewas dalam tragedi Kanjuruhan, Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Keduanya tewas saat berada di tribun selatan


Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

15 jam lalu

Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

Polri melimpahkan tahap dua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo ke Kejari Jakarta Selatan hari ini


Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

16 jam lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


HUT TNI ke-77: Jalan Berliku Terbentuknya TNI, Masih Ingat ABRI Masuk Desa?

17 jam lalu

HUT TNI ke-77: Jalan Berliku Terbentuknya TNI, Masih Ingat ABRI Masuk Desa?

Terbentuknya TNI sudah dimulai setelah dua hari pasca proklamasi kemerdekaan. Masih ingat TKR hingga program ABRI Masuk Desa?


Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.