Pengacara Sebut Zumi Zola Siap Klarifikasi Aset yang Disita KPK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Pengacara Gubernur Jambi Zumi Zola Muhammad Farizi saat menggelar konferensi pers terkait kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 di gedung Ariobimo Sentral, Kuningan, Jakarta Selatan, 9 Januari 2018. Dewi Nurita/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Gubernur Jambi Zumi Zola, Muhammad Farizi mengatakan jika kliennya siap mengklarifikasi sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan dan penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus gratifikasi proyek di Provinsi Jambi sebesar Rp 6 miliar.

"Berkaitan dengan adanya dugaan menerima gratifikasi itu, Zumi Zola siap melakukan klarifikasi atas barang-barang dan aset yang didapat dari penggeledahan KPK tersebut dengan sejelas-jelasnya," kata Farizi di gedung Ariobimo Sentral, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 9 Februari 2018.

Baca juga: KPK Segera Menahan Gubernur Jambi Zumi Zola

KPK telah menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka, pada 24 Januari 2018. Farizi menjelaskan, pada 28 Januari 2018, Zumi Zola menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S. Prin.Dik-15/Dik.00/01/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.

Lalu, pada 31 Januari 2018 hingga 1 Februari 2018 dini hari, KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi penggeledahan yakni, rumah dinas gubernur, vila milik Zumi Zola dan rumah seorang saksi yang tidak disebutkan namanya.

Menurut Farizi, tindakan penggeledahan KPK di rumah dinas Gubernur Jambi dan rumah pribadi orang tua Zumi Zola di Tanjung Jabung Jambi adalah dalam perkara atas nama tersangka Arfan selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Begitu pun dengan tindakan penyitaan. "Berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 31 Januari 2018, penyitaan tersebut adalah dalam perkara atas nama tersangka Arfan," kata dia.

KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt. Kadis PUPR Arfan sebagai tersangka kasus gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi sebesar Rp 6 miliar. KPK menduga, uang gratifikasi tersebut dikumpulkan oleh Arfan ditujukan untuk Zumi Zola dan anggota DPRD Jambi, diperuntukkan sebagai uang ketok palu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun anggaran 2018.

Baca juga: Zumi Zola Tersangka KPK, PAN Janji Beri Bantuan Hukum

Adapun Kuasa Hukum Arfan, Suseno, sebelumnya mengatakan siap membuktikan bahwa kliennya tidak menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di Provinsi Jambi sebesar Rp 6 miliar, yang juga menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola. Menurut Suseno, Arfan hanya korban Zumi Zola.

"Pak Arfan hanya pion, korban. Nanti akan kami buktikan di Pengadilan," kata Suseno saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 3 Februari 2018.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.