Gerindra Lapor Ombudsman Soal Usul Pati Polri Jadi Plt Gubernur

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra, Said Bakhrie (kanan), saat mengunjungi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, 9 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menyambangi kantor Ombudsman RI . Sekretaris Umum lembaga tersebut, Said Bakhrie, mengatakan kedatangan ini bertujuan untuk melaporkan ihwal adanya kesalahan dalam usulan Kementerian Dalam Negeri yang menunjuk Jenderal aktif Polri sebagai pelaksana tugas gubernur.

"Laporan kami sebagai bentuk penegasan terhadap dugaan adanya maladministrasi dalam usulan penunjukan Jenderal aktif polri sebagai Plt oleh Mendagri," ujar dia di kantor Ombudsman RI, Jumat, 9 Februari 2018. Ia pun mempermasalahkan Kemendagri yang tak kunjung mencabut usulan itu.

Baca juga: Pati Polri Jadi Plt Gubernur, Fahri Hamzah: Banyak Kecurigaan

Menurut Said, ada dua alasan yang memperkuat laporan tersebut. Pertama, usulan mendagri itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (10) tentang pemilihan kepala daerah. Aturan tersebut mengatur bahwa penjabat gubernur harus berasal dari pimpinan tinggi madya dari golongan Pegawai Negeri Sipil.

"Tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya dari PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri.," kata Said.

Kemudian yang kedua, usulan tersebut juga dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan anggota polri mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya. Sehingga, Said menganggap penunjukan jenderal aktif itu bermasalah.

Said beranggapan usulan ini tidak akan menjadi masalah jika jenderal yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur telah mengundurkan diri terlebih dahulu, maupun berstatus purnawirawan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan mengisi kursi gubernur Jawa Barat yang kosong saat Gubernur Ahmad Heryawan habis masa jabatannya. Selain Iriawan, Tjahjo menunjuk pula Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Baca juga: Kritik Fadli Zon Soal 2 Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Penunjukan ini menuai kritik. Netralitas Polri dipermasalahkan lantaran di Jawa Barat terdapat Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang maju sebagai calon wakil gubernur diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai asal Tjahjo dan Jokowi.

Ombudsman juga sebelumnya telah menyatakan bahwa usulan Tjahjo maladministrasi. Dengan begitu, lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik ini meminta Tjahjo mencabut usulannya.






1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

1 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

2 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

3 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

5 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

6 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

12 hari lalu

1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

Ombudsman sebelumnya menerima laporan bahwa 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura tertahan di Badan Karantina Pertanian sejak pekan lalu akibat


1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

12 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

Ombudsman RI menerima laporan produk impor hortikultura tertahan sejak pekan lalu.


Lesu Darah Bisnis Pinjol

14 hari lalu

Lesu Darah Bisnis Pinjol

Industri layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau lebih sering dikenal dengan pinjol diterpa prahara.


Begini Pesan Ombudsman Untuk Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

18 hari lalu

Begini Pesan Ombudsman Untuk Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

Menurut Ombudsman Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw tidak punya kewenangan dalam urusan strategis dan politik, seperti pemekaran wilayah.


Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

26 hari lalu

Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

Tito Karnavian, dinilai mengabaikan dan tidak menindaklanjuti tindakan korektif yang telah diberikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).