Nazaruddin Akan Bebas, Masinton: Pembohong Kok Dibebaskan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK dengan membawa koper berisi pakaian pada Senin, 4 September 2017.

    Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK dengan membawa koper berisi pakaian pada Senin, 4 September 2017.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Masinton Pasaribu, tidak menyetujui jika mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mendapatkan rekomendasi bebas bersyarat karena dia menjadi justice collaborator dalam beberapa kasus korupsi. "Dia itu aktor utama," kata Masinton di DPR, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.

    Masinton mengatakan penerapan justice collaborator bukan ditunjukkan terhadap aktor utama dalam kasus korupsi. "Jadi sejak awal sudah salah. Memang ada pengistimewaan terhadap Nazaruddin," ucap dia.

    Baca juga: KPK Pertimbangkan Rekomendasi Pembebasan Bersyarat Nazaruddin

    Menurut Masinton, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terlalu mengistimewakan Nazaruddin, dia menuturkan dari kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin, hanya sedikit yang diungkapkan di pengadilan. Selain itu, kerugian negara yang diakibatkan oleh Nazaruddin, hanya berjumlah kecil yang dikembalikan ke negara.

    Masinton juga menyangsikan rekomendasi yang diberikan kepada Nazaruddin, sebab sebelumnya KPK mengatakan Nazaruddin adalah pembohong. "Lah kok sekarang pembohong itu dibebaskan," ujar dia.

    Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan rekomendasi bertanggal 5 Februari 2018 itu merupakan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen PAS. Febri menjelaskan, menurut hasil sidang TPP Ditjen PAS, Nazaruddin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat.

    Nazaruddin merupakan terpidana 13 tahun penjara untuk dua kasus, salah satunya kasus suap Wisma Atlet Hambalang. Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memperberat hukuman untuk Nazaruddin, yang awalnya 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

    Baca juga: Sidang E-KTP, Anas Urbaningrum: Nazaruddin Dilatih Buat Memfitnah

    Sedangkan kasus kedua adalah gratifikasi dan pencucian uang. Nazaruddin divonis enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Ia terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya dengan nilai Rp 40,37 miliar. Nazaruddin menjadi justice collaborator dan telah mendapatkan remisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.