Nazaruddin Akan Bebas, Masinton: Pembohong Kok Dibebaskan

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK dengan membawa koper berisi pakaian pada Senin, 4 September 2017.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Masinton Pasaribu, tidak menyetujui jika mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mendapatkan rekomendasi bebas bersyarat karena dia menjadi justice collaborator dalam beberapa kasus korupsi. "Dia itu aktor utama," kata Masinton di DPR, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.

Masinton mengatakan penerapan justice collaborator bukan ditunjukkan terhadap aktor utama dalam kasus korupsi. "Jadi sejak awal sudah salah. Memang ada pengistimewaan terhadap Nazaruddin," ucap dia.

Baca juga: KPK Pertimbangkan Rekomendasi Pembebasan Bersyarat Nazaruddin

Menurut Masinton, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terlalu mengistimewakan Nazaruddin, dia menuturkan dari kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin, hanya sedikit yang diungkapkan di pengadilan. Selain itu, kerugian negara yang diakibatkan oleh Nazaruddin, hanya berjumlah kecil yang dikembalikan ke negara.

Masinton juga menyangsikan rekomendasi yang diberikan kepada Nazaruddin, sebab sebelumnya KPK mengatakan Nazaruddin adalah pembohong. "Lah kok sekarang pembohong itu dibebaskan," ujar dia.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan rekomendasi bertanggal 5 Februari 2018 itu merupakan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen PAS. Febri menjelaskan, menurut hasil sidang TPP Ditjen PAS, Nazaruddin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Nazaruddin merupakan terpidana 13 tahun penjara untuk dua kasus, salah satunya kasus suap Wisma Atlet Hambalang. Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memperberat hukuman untuk Nazaruddin, yang awalnya 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

Baca juga: Sidang E-KTP, Anas Urbaningrum: Nazaruddin Dilatih Buat Memfitnah

Sedangkan kasus kedua adalah gratifikasi dan pencucian uang. Nazaruddin divonis enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Ia terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya dengan nilai Rp 40,37 miliar. Nazaruddin menjadi justice collaborator dan telah mendapatkan remisi.






Selain Ferdy Sambo dan Istrinya, Inilah 4 Pasangan Pejabat yang Pernah Jadi Tersangka

39 hari lalu

Selain Ferdy Sambo dan Istrinya, Inilah 4 Pasangan Pejabat yang Pernah Jadi Tersangka

Tak hanya Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, berikut ini daftar pasangan pejabat yang menjadi tersangka sebuah tindak pidana.


Beda Suara dengan Hasto soal Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Masinton Ditegur PDIP

25 Juni 2022

Beda Suara dengan Hasto soal Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Masinton Ditegur PDIP

PDIP menegur Masinton Pasaribu karena menyatakan pendapat yang berbeda dengan l Hasto Kristiyanto soal peluang koalisi dengan PKS dan Demokrat


Isu Reshuffle Kabinet, Masinton Pasaribu Ungkit Isu Minyak Goreng

12 Juni 2022

Isu Reshuffle Kabinet, Masinton Pasaribu Ungkit Isu Minyak Goreng

Masinton Pasaribu mengatakan reshuffle kabinet harus dilakukan dan jangan jadi sebuah wacana saja melainkan tindakan.


Partai Demokrat Targetkan 15 Persen Kursi DPR, Pengamat: Kelihatannya Berat

22 Mei 2022

Partai Demokrat Targetkan 15 Persen Kursi DPR, Pengamat: Kelihatannya Berat

Pengamat menilai Partai Demokrat masih akan menanggung beban kasus korupsi yang mendera kadernya pada Pemilu 2024.


Erick Thohir Disebut Menteri Narsis, Stafsus: Sampai Hari Ini Tak Berpikir Soal Capres

17 Mei 2022

Erick Thohir Disebut Menteri Narsis, Stafsus: Sampai Hari Ini Tak Berpikir Soal Capres

Arya Sinulingga menanggapi kritik yang dilayangkan beberapa politikus terhadap Erick Thohir. Erick dtak terganggu dengan kritik itu dan terus bekerja.


Sindir Erick Thohir Sering Kampanye, Masinton: di Mana-Mana Majang Foto

15 Mei 2022

Sindir Erick Thohir Sering Kampanye, Masinton: di Mana-Mana Majang Foto

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyindir Menteri BUMN Erick Thohir yang terlalu sering kampanye namun tidak mau masuk ke partai politik.


Masinton PDIP Minta Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Dihentikan

15 Mei 2022

Masinton PDIP Minta Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Dihentikan

Proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR masih terus berlanjut meski menuai protes, bahkan oleh anggota DPR sendiri.


Politikus PDIP Sindir Erick Thohir, Sebut Menteri Narsis

15 Mei 2022

Politikus PDIP Sindir Erick Thohir, Sebut Menteri Narsis

Erick Thohir pernah membantah bahwa foto dirinya yang muncul di ATM bank BUMN karena ingin menjadi capres 2024.


Politikus PDIP Ingatkan Partai Jangan Cuma Jadi Penjual Tiket Pilpres

15 Mei 2022

Politikus PDIP Ingatkan Partai Jangan Cuma Jadi Penjual Tiket Pilpres

Kata politikus PDIP itu, kandidat yang ingin mencalonkan diri di Pilpres 2024 untuk menjadi kader partai terlebih dahulu jika ingin mendapat dukungan.


Isu Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu, Kejagung Diminta Usut

27 April 2022

Isu Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu, Kejagung Diminta Usut

Masyarakat perlu mengetahui siapa saja pihak perusaahan kelapa sawit yang sudah merugikan bangsa dan negara akibat minyak goreng langka dan mahal,