Pascaputusan MK, Bamsoet Minta DPR dan KPK Tidak Diadu Lagi

Bambang Soesatyo. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo meminta semua pihak tak lagi membenturkan lembaganya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Permintaan Bambang disampaikan pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi Pasal 79 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Pesan dan harapan saya, sudahlah jangan adu-adu lagi DPR dan KPK terhadap keputusan MK," kata Bambang yang juga politikus Partai Golongan Karya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.

Baca: MK Putuskan KPK sebagai Obyek Pansus Hak Angket DPR

Bambang menuturkan tugasnya sekarang adalah memperbaiki hubungan DPR dan KPK agar tetap kondusif. Alasannya, kata dia, kondusivitas diperlukan menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. "Karena kita akan menghadapi agenda politik nasional pilkada, pileg, dan pilpres," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet itu.

Bambang juga memastikan bahwa masa kerja Panitia Khusus Angket KPK sudah berakhir. Hasil kesimpulan dan rekomendasi akan dibawa ke rapat paripurna Dewan pada 14 Februari 2018. Ia juga memastikan putusan MK tidak akan mengubah hasil kerja dan rekomendasi pansus. "Tidak ada," kata dia.

Simak: Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Tolak KPK Sebagai Objek Hak Angket

Sebelumnya MK memutuskan menolak tiga permohonan uji materi penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3. Majelis hakim menimbang bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai penunjang pemerintah. Dengan putusan ini KPK menjadi objek yang sah untuk hak angket DPR.

Putusan MK ini keluar tak lama setelah Pansus Hak Angket menyusun kesimpulan dan rekomendasi hasil investigasi selama hak angket bergulir. Setidaknya  sepuluh poin rekomendasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna. Pansus beranggapan tak satupun rekomendasi yang melemahkan KPK.

 






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

6 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

9 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

11 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

12 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

12 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

12 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

13 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

13 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

15 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.