Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fadli Zon: Gerindra Akan Ajukan Ahmad Muzani Jadi Pimpinan MPR

image-gnews
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya tengah mempertimbangkan untuk mengajukan Ahmad Muzani sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pengajuan ini muncul setelah ada kesepakatan penambahan tiga kursi pimpinan MPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Kemungkinan besar yang akan kita ajukan Pak Muzani, tapi nanti keputusan final di Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca: Gerindra Juga Beri Kartu Kuning untuk Jokowi

Partai Gerindra mengincar satu kursi pimpinan MPR sejak pembahasan revisi UU MD3. Menurut Fadli, satu kursi untuk Gerindra wajar karena partainya menempati posisi ketiga partai pemenang Pemilu 2014. "Kalau ditambah, masa Gerindra tidak boleh mendapatkan kursi," ujar dia.

Fadli Zon berpendapat asas proporsionalitas dalam UU MD3 seharusnya membuat Gerindra menempati satu kursi pimpinan MPR. Ia meyakini proporsi ini membuat keterpilihan partainya meningkat pada pemilu mendatang. "Partai pemenang ketiga pemilu memang berhak," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati adanya penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Hasil rapat itu pun akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang yang rencananya digelar pada 12 Februari mendatang.

Baca: KPU Tetapkan Gerindra Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat

Badan Legislasi DPR sepakat menambahkan satu kursi pimpinan DPR, tiga kursi pimpinan MPR, dan satu kursi pimpinan DPD. Baleg menyepakati penempatan kursi pimpinan MPR dan DPR pada Pemilu 2019 nanti menggunakan sistem paket. Artinya, kursi pimpinan akan diduduki oleh partai pemenang pemilu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

10 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Bamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia

17 hari lalu

Bamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia

Glenn menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia, bahkan Asia, yang berpartisipasi di TCR.


Bamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta

25 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta

Konser bertema +-= Tour' (dibaca Mathematics Tour) yang disaksikan puluhan ribu penonton ini menjadi konser kedua Ed Sheeran di Jakarta


Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

27 hari lalu

Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.


Real Count KPU Sementara: Ravindra Airlangga Ungguli Fadli Zon dan Adian Napitupulu

41 hari lalu

Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga saat mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Real Count KPU Sementara: Ravindra Airlangga Ungguli Fadli Zon dan Adian Napitupulu

Ravindra Airlangga mengungguli Fadli Zon dan Adian Napitulu dalam real count KPU sementara untuk Dapil Jabar V. Berikut perolehan suara sementaranya.


DPR dan Tempo Beri Tips agar Pemilih Muda Bijak Memilih

45 hari lalu

DPR dan Tempo Beri Tips agar Pemilih Muda Bijak Memilih

Pendidikan atau literasi politik dicanangkan agar para pemilih muda bisa lebih bijak memilih.


Bamsoet Ajak Persaudaraan Muslimin Indonesia Kritis dan Visioner

46 hari lalu

Bamsoet Ajak Persaudaraan Muslimin Indonesia Kritis dan Visioner

Narasi tentang karakteristik pemuda Islam yang ideal, juga banyak ditemukan rujukannya dalam ajaran Islam.


Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita

47 hari lalu

Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita

Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.


Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat

47 hari lalu

Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat

Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.