Komite Industri Pertahanan: Alutsista Kita Belum Ditakuti

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TNI-AU. TEMPO/Imam Sukamto

    Ilustrasi TNI-AU. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan Laksamana TNI (Purn) Sumardjono mengatakan alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang dimiliki Indonesia belum ditakuti negara lain. Soalnya, Indonesia saat ini masih tergolong sebagai negara konsumen dalam hal pengadaan instrumen pertahanan itu.

    “Kalau masih bergantung pada produk luar negeri, pertahanan kita belum bisa dikatakan absolut. Belum ditakuti,” ujar dia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

    Baca juga: Temui Jusuf Kalla, Direksi PT PAL Bahas Produksi Armada TNI

    Hal tersebut disampaikan Sumardjono bersama tim KKIP saat bertemu Menko Polhukam Wiranto hari ini. Pertemuan perdana ini, kata dia, bertujuan untuk menyampaikan pandangan KKIP terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. KKIP juga menjelaskan perannya dalam hal pengadaan alutsista.

    “Untuk menyamakan persepsi aja ya supaya kami dalam menyikapi UU itu dalam persepsi yang sama sehingga pengadaan alutsista akan lebih cepat,” tutur Sumardjono.

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini mengatakan saat ini industri pertahanan Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Sebagian besar masih bergantung pada produsen luar negeri ihwal pengadaan alutsista.

    Dampaknya adalah saat embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia, kata Sumardjono, TNI kewalahan dalam menanggulangi bencana tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2014 lalu. TNI saat itu kekurangan alat berat yang siap dipakai untuk penanggulangan bencana. “Peralatan kita saat itu tidak ada yang siap,” tutur dia.

    Baca juga: Panglima TNI Resmikan Kapal Perang I Gusti Ngurah Rai-332

    Dengan begitu, melalui pertemuan ini Sumardjono berharap antara KKIP dan Kemenko Polhukam memiliki pandangan yang sama soal percepatan pengadaan alutsista. Ia juga menyampaikan agar kedepannya industri pertahanan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.