Pasal Penghinaan Presiden, Fadli Zon: Ada yang Takut Dikritik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah (kiri) dan Fadli Zon (tengah) menghadiri acara Reuni Akbar Alumni 212 di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu 2 Desember 2017. TEMPO/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap pasal penghinaan presiden tidak diloloskan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dia menilai pasal tersebut merupakan peninggalan era kolonial.

"Sebaiknya itu tidak perlu dimasukkan dan diendorse atau dipaksakan lagi. Apalagi sudah dibatalkan sebelumnya," katanya di gedung Nusantara III DPR RI, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Tetap Dipertahankan di RKUHP

Pasal tersebut sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, namun tetap dipertahankan seperti tertuang dalam draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018.

Dalam revisi KUHP, Pasal 263 disebutkan seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama lima tahun. Pasal itu bahkan diperluas dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi seperti tertuang di pasal 264.

Wakil Ketua DPR RI itu kemudian berujar bahwa pasal penghinaan presiden sebagai langkah kemunduran dalam demokrasi. Menurut dia, kritik terhadap presiden merupakan hak masyarakat. Terlebih bagi Fadli sebagai legislatif, kritik terhadap presiden disebut sebagai tugas konstitusional.

"Ada orang yang takut dikritik intinya," kata Fadli Zon.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan diusulkannya kembali pasal yang telah dibatalkan MK mencerminkan Indonesia belum menjadi negara hukum.

“Tidak melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan kita belum menjadi negara hukum seperti yang diinginkan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Fajar kepada Tempo, Ahad, 4 Februari 2018.

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Membuat Demokrasi Indonesia Mundur

Fajar mengatakan jika kelak pasal baru tersebut kembali diperkarakan dalam uji materi, dia ragu putusan MK bertentangan dengan putusan sebelumnya. “Dalam memutus perkara, MK sudah tentu juga akan merujuk pada putusan terdahulu,” kata Fajar.






Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia Hadir di JIExpo Kemayoran

9 hari lalu

Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia Hadir di JIExpo Kemayoran

Terdapat 61 negara yang berpartisipasi dalam acara ini dengan jumlah peserta lebih dari 500 dari berbagai negara


Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris di Aceh, Begini Sejarah Terbentuknya Satuan Antiteror Itu

21 hari lalu

Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris di Aceh, Begini Sejarah Terbentuknya Satuan Antiteror Itu

Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap 13 tersangka teroris di wilayah Aceh pada 22 Juli 2022. Begini kisah terbentuknya Densus 88 Antiteror itu.


Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

26 hari lalu

Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

Beberapa pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam kebebasan pers di tanah air. Kekhawatiran ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pers, menjelang pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR.


Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

29 hari lalu

Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.


BEM UI Anggap Draf RKUHP Final Belum Akomodir Tuntutan Masyarakat

34 hari lalu

BEM UI Anggap Draf RKUHP Final Belum Akomodir Tuntutan Masyarakat

BEM UI menilai pemerintah dan DPR belum menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal untuk menyusun RKUHP. Sejumlah pasal dalam draf final masih bermasalah.


Syarat Kritik Supaya Tak Kena Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP: Harus Konstruktif, Pakai Solusi

38 hari lalu

Syarat Kritik Supaya Tak Kena Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP: Harus Konstruktif, Pakai Solusi

Dalam draf final RKUHP, ada sejumlah pasal penjelasan yang mengatur soal kritik yang tidak termasuk dalam kategori penghinaan presiden.


Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

38 hari lalu

Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

Komite Keselamatan Jurnalis menghendaki kebebasan pers tidak ditumbalkan oleh RKUHP. Keterlibatan publik dianggap masih kurang luas.


Sambangi Riza Patria di Balai Kota, Fadli Zon Minta M Taufik Ambil Keputusan Bijak

39 hari lalu

Sambangi Riza Patria di Balai Kota, Fadli Zon Minta M Taufik Ambil Keputusan Bijak

Politikus Gerindra Fadli Zon mendatangi Wagub DKI Riza Patria di Balai Kota. Ia meminta M Taufik bisa mengambil keputusan yang bijak.


Kritik Rencana Polri Bentuk Satgas Buat Cegah Politik Identitas, Fadli Zon: Berlebihan

46 hari lalu

Kritik Rencana Polri Bentuk Satgas Buat Cegah Politik Identitas, Fadli Zon: Berlebihan

Fadli Zon mengatakan rencana Polri membentuk satgas untuk mencegah politik identitas berlebihan. Sejak kapan politik identitas adalah kejahatan?


Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

48 hari lalu

Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

Ketua HKTI Fadli Zon mengatakan kebijakan pangan nasional ke depannya selayaknya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan petugas pemadam kebakaran.