Nazaruddin Direkomendasikan Jalani Asimilasi di Pesantren Bandung

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (tengah) bersiap memberikan keterangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) untuk tersangka Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 April 2017. ANTARA

    Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (tengah) bersiap memberikan keterangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) untuk tersangka Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 April 2017. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, direkomendasikan menjalani asimilasi di sebuah pesantren di Bandung. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan rekomendasi itu dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat sebelum dibebaskan.

    Baca juga: Soal Bebas Bersyarat Nazaruddin, Ditjen Pas Tunggu KPK

    "(Berdasarkan) informasi yang kami dapatkan, sudah dicantumkan rekomendasi lokasi asimilasi kerja sosial tersebut, Nazaruddin, di sebuah pondok pesantren di Bandung," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2018.

    Febri menjelaskan, dalam surat rekomendasi yang dikirimkan Ditjen Pas tertanggal 5 Februari 2018 tersebut, hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen Pas menyatakan Nazaruddin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat. Namun, Febri melanjutkan, jaksa KPK, penyidik, dan biro hukum akan mempelajari surat itu sebelum menjawab rekomendasi Ditjen Pas tersebut.

    Kepala Subbagian Pemberitaan Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan pengajuan usul itu karena Nazaruddin dinilai berperilaku baik selama menjalani hukuman kurungan. Selain itu, ia berstatus sebagai justice collaborator dalam kasus Hambalang.

    Nazaruddin merupakan terpidana 13 tahun penjara untuk dua kasus, salah satunya kasus suap Wisma Atlet Hambalang. Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memperberat hukuman untuk Nazaruddin, yang awalnya 4 tahun 10 bulan menjadi tujuh tahun dan denda Rp 300 juta.

    Baca juga: KPK Pertimbangkan Rekomendasi Pembebasan Bersyarat Nazaruddin

    Sedangkan kasus kedua adalah gratifikasi dan pencucian uang. Nazaruddin divonis enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Ia terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya dengan nilai Rp 40,37 miliar. Nazaruddin menjadi justice collaborator dan telah mendapatkan remisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fakta-fakta Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Dihadiri Prabowo - Sandi

    Selain beberapa wakil dari berbagai negara, pelantikan Jokowi - Ma'ruf ini dihadiri oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.