PPP DIY Lolos Verifikasi Setelah Menyewa 3 Kantor Baru

Sejumlah anggota Angkatan Muda Ka`bah berjaga di depan Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro No 60, Menteng, Jakarta, 16 September 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhirnya lolos tahap verifikasi faktual sebagai partai peserta pemilihan umum 2019. Namun, menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY Amin Zakaria, lolosnya PPP dalam verifikasi faktual harus ditebus dengan biaya tambahan berupa sewa kantor baru lantaran kantor yang ada masih dikuasai pengurus lama.

"Kami harus sewa tiga kantor baru untuk dewan pimpinan cabang di tiga kabupaten/kota sebagai salah satu syarat verifikasi," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 7 Februari 2018.

Tiga kantor PPP yang diduduki pengurus lama ialah kantor di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman. Mereka mendesak diadakan rekonsiliasi dan menolak kepemimpinan Romahurmuziy ataupun Djan Faridz.

Baca: Kantor PPP Yogyakarta Diduduki Massa, KPU Sulit Memverifikasi

"Kami sewa kantor baru meskipun hanya kecil-kecilan, enggak sampai Rp 1 miliar biaya sewa semuanya. Yang penting, Komisi Pemilihan Umum bisa melakukan verifikasi," kata Amin.

Tak hanya memindahkan kantor tingkat kabupaten/kota, PPP juga memindahkan kantor Dewan Pengurus Wilayah DIY, dari semula di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kota Yogyakarta, ke Jalan Damai, Kabupaten Sleman, karena kantor lama juga masih diduduki.

Setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU DIY, Amin mengatakan tugas selanjutnya adalah mengkonsolidasikan para pengurus yang belum mau mengakui kepemimpinan pusat agar bersatu kembali. "Kami akan membuka dialog lagi antar-pengurus daerah agar bisa bersatu dan tak ada pertentangan lagi di internal partai," ucapnya.

Simak: Kader PPP Yogyakarta Ngotot Duduki Kantor Mencegah Verifikasi KPU

Pada 5 Februari 2018, KPU DIY menyatakan PPP terancam tak lolos verifikasi. Sebab, dari total lima kabupaten/kota, baru dua kabupaten saja yang memenuhi syarat, baik syarat adanya pengurus inti, keterwakilan 30 persen perempuan, keberadaan kantor, maupun anggota. Namun masalah itu bisa disiasati setelah PPP menyewa kantor baru.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan menuturkan posisi PPP sudah aman dan lolos verifikasi. "PPP sudah memenuhi syarat verifikasi untuk tingkat kabupaten/kota," tuturnya.

PRIBADI WICAKSONO



PPP



Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

3 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

23 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

39 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

PPP menyatakan tak menutup kemungkinan partai lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

PPP menyatakan belum ada pembicaraan soal calon presiden dalam Koalisi Indonesia Bersatu.


Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

16 April 2022

Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pilihan PPP untuk fokus pada Pileg 2024 sebagai pilihan yang rasional.