Wiranto Ingin Pemda Ikut Terlibat Perangi Terorisme

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto setelah  menghadiri rapat koordinasi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto setelah menghadiri rapat koordinasi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajak para pemerintah daerah ikut memerangi terorisme. Menurut Wiranto, penanggulangan terorisme bukan hanya tugas Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

    "Kalau hanya diserahkan ke BNPT dan polisi saja tidak mungkin, tapi harus bersifat total. Di daerah, gubernur atau wali kota harus terlibat di dalamnya," kata Wiranto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2018.

    Baca juga: JK Dukung Rekonsiliasi Eks Napi Terorisme dan Keluarga Korban

    Wiranto menuturkan, terorisme adalah permasalahan besar yang mencakup dunia internasional. Sehingga, tidak cukup berpangku tangan dan menyerahkan urusan penanggulangan terorisme pada instansi pengamanan. 

    Untuk mewujudkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memerangi terorisme itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Polhukam mengumpulkan para gubernur serta sekretaris daerah se-Indonesia pada Rabu, 7 Februari 2018. Mereka diajak berdiskusi dalam pertemuan itu terkait peran pemda dalam melawan radikalisme dan terorisme.

    Baca juga: Menhan Ryamizard Menilai Tepat TNI Terlibat Memberantas Terorisme

    "Kalau ancaman terorisme bisa kita netralisir, negeri ini bisa konsentrasi kepada pembangunan nasional," ucap Wiranto.

    Dia berharap, pemerintah daerah ikut berperan dalam proses deradikalisasi, membantu korban terorisme, hingga peringatan dini terhadap penyebaran radikalisme. "Juga dalam menolong korban terorisme, " kata Wiranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.