JK Minta Kemendikbud Membuat Program Pertukaran Kepala Sekolah

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anak-anak sekolah dasar mengikuti pelajaran dengan perlengkapan sekolah seadanya di Wondama, Papua Barat. TEMPO/ Arie Basuki

    Anak-anak sekolah dasar mengikuti pelajaran dengan perlengkapan sekolah seadanya di Wondama, Papua Barat. TEMPO/ Arie Basuki

    TEMPO.CO, Depok - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengadakan program pertukaran kepala sekolah antardaerah. Program tersebut dinilai bisa membuat pendidikan lebih kuat. 

    Menurut JK, kepala sekolah di Pulau Jawa perlu dipindahkan ke wilayah lain, seperti di timur Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Harapannya, kepala sekolah bisa saling bertukar kebudayaan pendidikan. 

    Simak: Jusuf Kalla: Saya Setuju Pemerintah Mengangkat Guru Honorer

    Kalla menuturkan, dahulu, program seperti itu pernah diterapkan. Saat dia bersekolah di Sulawesi Selatan, Kalla ingat pernah diajar guru dari Pulau Jawa. "Mungkin, kalau bisa, dilakukan lagi pertukaran kepala sekolah sehingga tahu kebudayaan masing-masing," ujarnya di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depok, Rabu, 7 Februari 2018. 

    Saat ini, Kalla melihat tak ada lagi pertukaran budaya yang berbeda. Para guru sering ditugaskan di satu tempat tanpa pernah ditugaskan ke daerah lain. "Sampai pensiun, dia tidak pernah dipindah," katanya. 

    Lihat: Jusuf Kalla Sampaikan Doa untuk Guru yang Tewas Dianiaya Murid

    Kalla berujar kebudayaan pendidikan di setiap daerah berbeda. Perbedaan ini menghasilkan semangat belajar dan mengajar yang juga berbeda. Ia membandingkan kondisi di Jawa dan kawasan timur Indonesia. "Di timur (Indonesia), sekarang belajar hanya formalitas meski tidak di semua daerah," ucapnya.

    Kalla berharap pertukaran kepala sekolah bisa meningkatkan semangat belajar. Semangat belajar itu, kata dia, diharapkan juga menular kepada orang tua. Sebab, saat ini masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.