Sekjen PDIP: Jadi Kader Partai Lain Saja Dipecat, Apalagi PKI

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika berkunjung ke kantor The Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, 5 Februari 2018. Tempo/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah jika partai politiknya memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang jelas-jelas dilarang di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, sangat tidak mungkin kader PDI Perjuangan menjadi kader PKI.

"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI ," kata Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Rabu, 7 Februari 2018.

Hal tersebut diungkapkan Hasto saat bersaksi di sidang kasus ujaran kebencian dengan tersangka Alfian Tanjung terkait cuitannya yang menuduh 85 persen kader PDIP adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca juga: PDIP Tersinggung Ucapan Wakil Ketua Gerindra, Kaji Jalur Hukum  

Hasto mengatakan, cuitan Alfian tersebut berdampak sangat luas dan negatif terhadap PDI Perjuangan. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten 2017. "Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) sangat serius," kata Hasto.

Tidak hanya soal pilkada, kata Hasto, para kader partai juga banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut.
Oleh karenanya, kata Hasto, cuitan Alfian Tanjung yang menuding bahwa 'PDIP 85% isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDIP.

Dalam kesaksiannya, Hasto didampingi Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

Baca juga: Demi Sejarah, Politikus PDIP Ini Tetap Ingin Negara Rehabilitasi Soekarno  

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Edaran ditandatangani tertanggal 2 Februari 2017, yang menegaskan PDI Perjuangan adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI dan komunisme.






Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

7 jam lalu

Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menyebut dirinya sudah sering bertukar pikiran dengan Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR di Gedung DPR.


Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

8 jam lalu

Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin diwarnai candaan seputar Dewan Kolonel yang diinisiasi politkus PDIP Johan Budi Pribaowo.


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

12 jam lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.


Puan Maharani dan Cak Imin Bertemu, dari Ziarah hingga Catwalk di Zebra Cross

13 jam lalu

Puan Maharani dan Cak Imin Bertemu, dari Ziarah hingga Catwalk di Zebra Cross

Meski sudah sering bertemu, Puan Maharani pun menyebut pertemuan dengan Cak Imin hari ini spesial.


Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

16 jam lalu

Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

Puan Maharani didampingi sejumlah politikus PDIP, seperti Bambang Wuryanto, Utut Adianto, hingga Trimedya Panjaitan.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

18 jam lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

1 hari lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

1 hari lalu

Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

Menjelang 1 Oktober 1965, Ahmad Yani dan beberapa jenderal tak setuju pembentukan angkatan kelima Sukarno dan PKI, yaitu buruh dan tani bersenjata.


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

1 hari lalu

Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

Muhaimin Iskandar menyatakan telah sepakat dengan Prabowo Subianto untuk terus memperbesar koalisi mereka dengan merekrut partai lainnya.