TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan bocornya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) ke publik, yang akhirnya menuai protes. Menurut Tjahjo, seharusnya Permendagri itu masih dalam tahap pembahasan.
"Itu belum diedarkan, kok, bisa bocor?" katanya ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2018.
Baca: Tunda Aturan Soal Riset, Kemendagri Akan Minta Masukan Peneliti
Tjahjo mengatakan Pemendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan SKP tersebut awalnya bertujuan memudahkan peneliti dalam memperoleh perizinan. Peneliti, yang sebelumnya harus meminta izin penelitian ke Kementerian, bisa langsung menyambangi daerah lokasi penelitian dan meminta izin kepada pemerintah daerah setempat.
SKP itu juga bertujuan mengendalikan pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif, yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian. Namun ukuran dampak negatif yang tidak jelas itu menuai protes hingga akhirnya Menteri Dalam Negeri memutuskan membatalkan SKP itu.
Baca: Kemendagri Akui Tak Libatkan Publik Soal Aturan Izin Penelitian
Dengan dibatalkannya Permendagri baru itu, peraturan mengenai izin penelitian kembali diatur dengan peraturan lama, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Tjahjo mengatakan, sebelumnya, Kementerian berencana menggelar diskusi melalui focus group discussion (FGD). FGD itu untuk meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk peneliti, guna menyempurnakan Permendagri tersebut. "Maunya kami FGD dulu, tapi, kok, bocor?" ujarnya.
Bahkan aturan ini kemudian menuai protes. Tjahjo pun mengambil langkah untuk meredam protes tersebut. Dia membatalkan sementara Permendagri itu. "Satu poin menimbulkan polemik. Ya sudah, kalau itu memang tidak dimaui, sementara kami drop dulu. Enggak ada masalah," ucap Tjahjo.
Sedangkan untuk rencana FGD, Kementerian belum memastikan apakah diskusi tersebut akan dilaksanakan. "Belum dulu," tutur Tjahjo Kumolo.
