Polemik Aturan Izin Penelitian, Mendagri: Kok, Bisa Bocor?

Reporter

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelum memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2018 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, 30 Januari 2018. Rapat tersebut sebagai persiapan pemerintah menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan bocornya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) ke publik, yang akhirnya menuai protes. Menurut Tjahjo, seharusnya Permendagri itu masih dalam tahap pembahasan.

"Itu belum diedarkan, kok, bisa bocor?" katanya ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca: Tunda Aturan Soal Riset, Kemendagri Akan Minta Masukan Peneliti

Tjahjo mengatakan Pemendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan SKP tersebut awalnya bertujuan memudahkan peneliti dalam memperoleh perizinan. Peneliti, yang sebelumnya harus meminta izin penelitian ke Kementerian, bisa langsung menyambangi daerah lokasi penelitian dan meminta izin kepada pemerintah daerah setempat.

SKP itu juga bertujuan mengendalikan pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif, yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian. Namun ukuran dampak negatif yang tidak jelas itu menuai protes hingga akhirnya Menteri Dalam Negeri memutuskan membatalkan SKP itu.

Baca: Kemendagri Akui Tak Libatkan Publik Soal Aturan Izin Penelitian

Dengan dibatalkannya Permendagri baru itu, peraturan mengenai izin penelitian kembali diatur dengan peraturan lama, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Tjahjo mengatakan, sebelumnya, Kementerian berencana menggelar diskusi melalui focus group discussion (FGD). FGD itu untuk meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk peneliti, guna menyempurnakan Permendagri tersebut. "Maunya kami FGD dulu, tapi, kok, bocor?" ujarnya.

Bahkan aturan ini kemudian menuai protes. Tjahjo pun mengambil langkah untuk meredam protes tersebut. Dia membatalkan sementara Permendagri itu. "Satu poin menimbulkan polemik. Ya sudah, kalau itu memang tidak dimaui, sementara kami drop dulu. Enggak ada masalah," ucap Tjahjo.

Sedangkan untuk rencana FGD, Kementerian belum memastikan apakah diskusi tersebut akan dilaksanakan. "Belum dulu," tutur Tjahjo Kumolo.






Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

5 jam lalu

Mahasiswa Telkom University Rancang Toilet Cerdas untuk Pantau Kesehatan

Tim mahasiswa Telkom University menawarkan kebaruan dari pengembangan aplikasi dan penggunaan toilet.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


7 Penelitian Konyol yang Meraih Penghargaan Ig Nobel 2022

7 hari lalu

7 Penelitian Konyol yang Meraih Penghargaan Ig Nobel 2022

Ig Nobel merupakan parodi Nobel yang mengkhususkan pada penelitian yang awalnya membuat masyarakat tertawa, namun akhirnya berpikir dan kritis.


Hati-hati, Masih Mudah Juga Bisa Alami Kebotakan

8 hari lalu

Hati-hati, Masih Mudah Juga Bisa Alami Kebotakan

Ada beberapa penyebab kebotakan pada pria dan bukan hanya terjadi pada yang sudah berusia lanjut.


Benarkah Pewarna Makanan Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit?

12 hari lalu

Benarkah Pewarna Makanan Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit?

Tidak semua pewarna makanan diciptakan sama dan disetujui semua negara.


Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

14 hari lalu

Penelitian UI Sebut 25 Persen Pendapatan Anak Jalanan Jakarta Buat Beli Rokok, Ironi

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia membeberkan 25 persen dari total pendapatan harian yang diperoleh anak jalanan untuk beli rokok.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.