Sambut Pilkada, TNI Siapkan Komando Kewilayahan

Reporter

Peserta rapim TNI-Polri di Aula Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 23 Januari 2018. Para pejabat tinggi kedua lembaga duduk berdampingan. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan mengatakan keterlibatan satuan jajaran komando kewilayahan TNI dapat membantu pemerintah daerah serta Polri menjaga keamanan dan ketertiban di daerah, terlebih menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018. Menurut Didit, pilkada serentak 2018 di 171 daerah dapat meningkatkan suhu politik, sehingga konflik dan kerawanan sosial berpotensi muncul di daerah-daerah yang menggelar pilkada.

"Perlu kesiapan satuan, kepedulian, serta kemampuan komando di wilayah masing-masing dalam mengimplementasikan tugas-tugas teritorial TNI," ucap Didit dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Februari 2018. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teritorial TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 6 Februari 2018.

Baca: 
MoU TNI-Polri, Kapuspen TNI: Bukan Barang Baru
3 Ajang Besar 2018 yang Membuat Polri Teken MoU dengan TNI...

Ia menjamin netralitas TNI dalam pilkada. "Netralitas TNI sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar lagi,” katanya. 

Pelibatan TNI untuk pengamanan pilkada juga disampaikan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin. Menurut dia, Polri membutuhkan bantuan TNI untuk mengawal pilkada. "Kita enggak bisa overconfident dengan kemampuan Polri. Itu pasti enggak mungkin Polri mampu, harus di-backup TNI," ujarnya.

Nota kesepahaman TNI-Polri ditandatangani Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat rapat pimpinan bersama pada 23 Januari 2018 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kesepahaman yang berlaku lima tahun terhitung sejak diteken itu menyatakan TNI akan diperbantukan untuk menghadapi aksi massa.

Baca juga:
Perjanjian Polri-TNI untuk Pengamanan Tahun...
Anggota DPR: MoU TNI dan Polri untuk Antisipasi Pilkada...

Kepolisian, tutur Syafruddin, meneken nota kesepahaman ini untuk mengamankan tiga perhelatan besar pada 2018, yakni pilkada 2018, penyelenggaraan Asian Games 2018 yang dimulai 8 Agustus mendatang, serta pertemuan International Monetary Fund dan World Bank di Bali pada 8-14 Oktober 2018.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai nota kesepahaman TNI-Polri melanggar konstitusi karena kedua lembaga memiliki fungsi dan tugas berbeda. Dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, TNI dan Polri secara tegas dipisahkan serta memiliki aturan masing-masing.

Kepolisian bertugas menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan TNI menjaga ketahanan negara. Ini sesuai dengan misi gerakan reformasi 1998. Nota itu, kata Bivitri seakan memberikan pintu masuk kepada TNI agar menggunakan wewenang kepolisian. “Bahaya jika TNI masuk dalam persoalan ketertiban dan keamanan. Sebab, TNI dilatih untuk perang.”

ADAM PRIREZA | YUSUF MANURUNG | RIANI SANUSI PUTRI






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

6 menit lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

2 jam lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Feud Between Two Generals of TNI

3 jam lalu

Feud Between Two Generals of TNI

Effendi Simbolon, a member of DPR revealed the dispute between Indonesian Military or TNI Commander Gen. Andika Perkasa and Gen. Dudung Abdurachman.


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

4 jam lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

1 hari lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.