INFO NASIONAL – Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali mengenai komitmen para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, kapolda, kapolres, dan dandim, untuk mengamankan wilayahnya agar tidak terbakar.
Penegasan tersebut disampaikan mengingat kondisi cuaca tahun ini, akan lebih kering dari tahun lalu, sehingga menuntut kesiapsiagaan semua pihak. Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games pada Agustus mendatang, Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau. "Ini merupakan pertaruhan reputasi Indonesia di mata internasional, jika terjadi asap karhutla yang mengganggu perhelatan Asian Games,” katanya, di Istana Negara Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.
Baca Juga:
"Karhutla bisa dicegah jika kita bekerja bersama-sama, sehingga karhutla tidak lagi menjadi bencana nasional dan sorotan dunia internasional,” ucapnya.
Belajar dari kejadian karhutla pada 2015, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dalam dua tahun sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam pengendalian karhutla. Ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Pada 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, 2016 turun menjadi 3.915, dan 2017 turun menjadi 2. 567 hotspot. "Dalam Asian Summit, setiap kali bertemu, Perdana Menteri Malaysia dan Singapura biasanya komplain soal asap. Pada tahun ini, kita mendapat apresiasi dari dua negara tersebut,” ujarnya.
Belajar dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, pada 2017 telah dibangun Sistem Deteksi Dini Pencegahan Karhutla. Dalam sistem ini, ditampilkan data hotspot secara harian dan peta rawan kebakaran. Publik bisa mengakses melalui laman sipongi.menlhk.go.id. Selain itu, juga telah dibangun sistem yang terpadu antarpihak dalam penanggulangan karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanaan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Lapan untuk memudahkan deteksi dan monitoring.
Baca Juga:
Pemerintah daerah dan pelaku usaha telah melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan standar operating procedure (SOP) yang ditetapkan dari segi sarana dan personel, teknik pembukaan lahan tanpa bakar, membentuk dan membina masyarakat peduli api (MPA) agar masyarakat sadar akan pentingnya upaya pencegahan secara mandiri. Pelibatan masyarakat merupakan bentuk penguatan ekonomi, bekerja sama dengan dunia usaha yang memberikan insentif bantuan dana, fasilitas dan usaha produktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan karhutla bukan hanya tanggung jawab nasional tapi juga internasional. Karena itu, pemerintah akan membangun pemahaman dan komitmen bersama untuk meningkatkan upaya pencegahan yang lebih efektif. Di antaranya, melalui upaya pencegahan berbasis masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api dan Desa Makmur Peduli Api.
Saat ini, juga tengah disiapkan berbagai mekanisme pembiayaan baik dari dunia usaha dan dunia internasional. Kemudian, tidak kalah penting yaitu peran pimpinan di daerah melalui gubernur, bupati, dan wali kota agar meningkatkan kewaspadaan dan leadership-nya. (*)
