BNPB: Penanganan Longsor di Puncak Terkendala Banyak Faktor

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana longsor di kawasan Puncak, Bogor, 5 Februari 2018. Foto : BNPB

    Suasana longsor di kawasan Puncak, Bogor, 5 Februari 2018. Foto : BNPB

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada 26 titik longsor di Kabupaten Bogor hingga Selasa pagi, 6 Februari 2019. “Longsor di jalur Puncak masih dalam proses penanganan,” ucap Sutopo saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Februari 2018.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, dan relawan setempat untuk mengevakuasi korban serta mengeruk material longsoran menggunakan alat berat. Evakuasi korban diupayakan selesai secepat mungkin.

    Baca:
    Tim Sar Gabungan Evakuasi 3 Korban Longsor...
    Penyangga Tebing Hotel Puncak Pass Longsor

    Longsor terjadi di beberapa lokasi di Provinsi Jawa Barat karena hujan berintensitas tinggi selama beberapa jam. Lokasi itu di antaranya Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Tugu Selatan, Kampung Naringgul, Kecamatan Cijeruk, Desa Warung Menteng, dan Kampung Maseng.

    Sutopo menuturkan evakuasi dan pengerukan terkendala beberapa faktor, yakni hujan yang masih turun, kabut, dan longsor di banyak titik. 

    Baca:
    Longsor Jalur Puncak, 1 Tewas, 5 Luka Tertimbun...
    Pengalihan Arus Lalu Lintas Akibat Longsor di...

    Akibat insiden itu, 1 orang meninggal, 1 kritis, 7 luka-luka, dan 5 belum ditemukan. Satu orang meninggal itu ditemukan di sekitar Masjid At-Ta’awun, Megamendung, Bogor.

    Jalur kereta Bogor-Sukabumi tidak beroperasi lantaran rel kereta menggantung akibat tanah longsor. BNPB masih mendata jumlah kerugian materiil. “Ratusan rumah juga terdampak.” Ada yang rusak sedang dan rusak ringan.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.