Pemerintah Mulai Pengeboran untuk Akses Air Bersih di Papua

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter membawa pasien bernama Surfana (1 tahun) ke ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 27 Januari 2018. ANTARA

    Dokter membawa pasien bernama Surfana (1 tahun) ke ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 27 Januari 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sudah mulai melakukan pengeboran air bersih di Kabupaten Asmat, Papua.

    "Kami sudah bawa alat bor ke sana, dari Merauke dibawa ke Asmat. Mudah-mudahan bisa ngebor, bisa dapat air," ucap Basuki di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 5 Februari 2018.

    Baca: Idrus Marham Lepas 6 Profesor Unhas ke Asmat Tangani Gizi Buruk

    Basuki mengatakan pengeboran sudah dilakukan sejak Sabtu pekan lalu. Pengeboran, ujar dia, dilakukan dengan kedalaman 150 meter untuk mendapatkan air bersih. Sebab, kawasan itu dipenuhi banyak rawa.

    Menurut Basuki, air yang dihasilkan dari pengeboran akan diolah kembali menjadi air baku melalui instalasi pengolahan air (IPA) dan dikumpulkan di hydrant umum. "Jadi orang ambil ke situ. Minimal didekatkan (ke lokasi permukiman), bukan sambungan rumah. Jadi misal komunal, sepuluh kepala keluarga satu hydrant umum," tuturnya.

    Baca: BPH Migas Resmikan Dua Sub Penyalur BBM di Asmat

    Selain itu, Basuki mengatakan kementeriannya akan melakukan revitalisasi IPA di sana. IPA itu nantinya juga akan difungsikan untuk mengolah air hujan menjadi air baku.

    Langkah yang dilakukan Kementerian PUPR merupakan salah satu solusi yang diminta Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dalam menanggulangi gizi buruk di Asmat, Papua. Menurut Nila, tak tersedianya sarana air bersih merupakan kendala besar untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.