Peradi Minta Akses Periksa Fredrich Yunadi ke KPK

Reporter

Tersangka dugaan menghalangi proses penyidikan Setya Novanto, Fredrich Yunadi, resmi ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, 13 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tertutup dalam memeriksa tersangka penghalang penyidikan (obstruction of justice), Fredrich Yunadi. Tertutupnya KPK membuat Peradi merasa tidak diberi akses untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Yunadi. 

“Proses pemeriksaan Yunadi jadi terhambat, apalagi sekarang dalam penahanan mereka,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal Peradi Rivai Kusumanegara ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 6 Februari 2018. Seharusnya, kata Rivai, KPK berkoordinasi dengan Peradi, bukan justru menegasikan.

Baca:
Peradi Bentuk Tim Penasihat Hukum untuk...
Cerita Peradi Bagaimana Menghadapi Fredrich...

Rivai menuturkan Peradi sebelumnya telah menyurati dan mendatangi KPK untuk ikut memeriksa Yunadi. Namun hasilnya nihil. Hingga saat ini, KPK belum membuka akses bagi Peradi.

Koordinasi dengan KPK, ujar Rivai, sangat penting untuk menindaklanjuti sangkaan penghalangan penyidikan terhadap Yunadi dari sisi Peradi. Peradi memerlukan masukan dari penyidik KPK tentang sangkaan terhadap Yunadi. Peradi juga memerlukan keterangan dari Yunadi secara langsung untuk memperoleh penjelasan tentang sangkaan terhadapnya. “Keterangan Fredrich Yunadi adalah kesempatan pembelaan dan itu hak.”

Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi Jakarta memecat Yunadi dengan alasan melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Namun pemecatan itu bukan karena sangkaan penghalangan penyidikan oleh Yunadi terhadap bekas kliennya, tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto. Yunadi dianggap melanggar KEAI karena menelantarkan sejumlah klien setelah menerima honor Rp 450 juta.

Baca juga: Soal Fredrich Yunadi, Peradi Sayangkan Satu...

Putusan pemecatan belum berkekuatan hukum tetap. Peradi memberi tenggat waktu 21 hari bagi anggotanya untuk mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi.

Dengan pemecatan itu, kata Rivai, Peradi telah menunjukkan sifat obyektifnya. Dengan demikian, diharapkan KPK dapat mempermudah akses bagi Peradi untuk memeriksa Fredrich Yunadi berkenaan dengan sangkaan penghalangan penyidikan Setya. “KPK tidak perlu ragu, apalagi apriori terhadap Peradi,” ucap Rivai.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

5 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

12 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

13 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

13 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

15 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

16 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

19 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

20 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

20 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif