Tim RKUHP: Pasal Penghinaan Presiden Diatur dengan Pengecualian

Anggota Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Enny Nurbaningsih setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. Dalam pertemuannya KPK telah menyampaikan 17 butir rekomendasi terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pemerintah untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih mengatakan pemerintah tetap mengatur pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pengaturan ini setelah pemerintah menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 atas gugatan pasal tersebut.

"Suatu tindakan tidak merupakan penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan umum dan melakukan pembelaan diri. Rumusan pasal ini sudah sedemikian rupa setelah menelaah keputusan MK 013-022/PUU-IV/2006," kata Enny dalam rapat tim musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Januari 2018.

Baca: PDIP Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk dalam RKUHP

Pasal penghinaan terhadap presiden diatur dalam pasal 239 RKUHP. Enny mengakui banyak masukan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk pengaturan beleid tersebut. Enny mengatakan menghina presiden dan wakil presiden di muka umum bisa dipidana penjara 5 tahun dengan pidana denda kategori 4.

Menurut Enny, pengaturan tersebut juga berdasarkan pengaturan untuk menjaga martabat pimpinan dan perwakilan negara asing. "Kemudian muncul satu pendapat apakah kemudian untuk pimpinan negara kita sendiri dirumuskan yang sejenis, dengan pengecualian," ujarnya.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Rentan Digugat

Selain itu, Enny menjelaskan tindak pidana terhadap penyerangan martabat presiden dan wakil presiden diatur pada pasal 238. Ia mengatakan setiap orang yang menyerang diri presiden dan wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun. "Penyerangan ini sudah kami jelaskan dalam rangka penganiayaan," ujar Enny.

Pada pasal 240, kata Enny, pidana juga dikenakan kepada pihak yang sengaja menyiarkan dan menyebarkan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ancamannya adalah 5 tahun penjara. "Terkait ancaman masih menggunakan yang lama, karena kita belum mendapatkan persetujuan dari panja," ujar Enny.






BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

2 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

2 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

24 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

26 hari lalu

Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

YP mengatakan kata yang tidak pantas kepada Presiden Jokowi dan dengan cepat video itu pun ramai diberbagai platform media sosial


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

30 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

31 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

31 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

37 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP


Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

37 hari lalu

Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza.


Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

37 hari lalu

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

Aliansi Masyarakat menggelar protes di aca Kick Off Sosialisasi RKUHP