KPK Bantah Sengaja Ingin Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi

Reporter

Hakim tunggal praperadilan Fredrich Yunadi, Ratmoho, menunda persidangan karena pihak termohon, Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak hadir di sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 5 Februari 2018. Dewi Nurita/ Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah jika pihaknya sengaja ingin menggugurkan gugatan praperadilan Fredrich Yunadi dengan tidak hadir dalam sidang praperadilan Fredrich yang digelar pada Senin, 5 Februari 2018.

"Tadi kami sudah mengirimkan pegawai untuk menyampaikan surat permohonan kepada hakim untuk menunda persidangan. Semua keputusan tentu tergantung kepada hakim," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada Tempo pada Senin, 5 Februari 2018.

Baca: Sidang Praperadilan Fredrich Yunadi, Setya Novanto: Urusan Dia

Adapun alasan permohonan tersebut, kata Febri, karena ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan terkait praperadilan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan KPK atas perkara kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto itu. "Misalnya koordinasi dengan ahli yang perlu diajukan dan bukti-bukti yang juga masih perlu dianalisis," ujarnya.

Utusan KPK hadir dalam sidang praperadilan Fredrich Yunadi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 5 Februari 2018. Sidang dibuka pukul 11.46 WIB. Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa datang lengkap dengan lima orang tim lainnya. Sementara termohon, yaitu KPK, hanya hadir diwakili dengan surat dari utusan KPK.

Namun, hakim tunggal sidang praperadilan Fredrich, Ratmoho, menyatakan tidak dapat menerima surat itu sebagai bentuk kehadiran KPK yang memohon penundaan persidangan. "Saya tidak berwenang untuk menerima surat itu, silakan diserahkan kepada bagian administrasi untuk didisposisi," kata Hakim Ratmoho usai sidang dibuka.

Baca: Tiga Poin Gugatan Praperadilan Fredrich Yunadi

Hakim pun menganggap KPK tidak hadir dalam sidang sehingga praperadilan ditunda hingga Senin pekan depan. Refa sempat menyampaikan keberatannya karena sidang harus ditunda. Namun hakim tetap menyatakan sidang tetap ditunda karena ketidakhadiran KPK. Sidang pun ditutup berselang 10 menit kemudian, pukul 11.56 WIB.

Sapriyanto Refa menuding KPK sengaja menunda persidangan terkait dengan sidang pokok perkara Fredrich Yunadi yang akan digelar pada 8 Februari mendatang. "Dengan ketidakhadiran KPK, ini mengesankan KPK sengaja menunda-nunda waktu karena sidang praperadilan ini berpacu dengan sidang pokok perkara," kata dia. Berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugurnya praperadilan, perkara praperadilan gugur jika persidangan pokok perkara dibuka untuk umum.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

2 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

6 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

16 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

16 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

19 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

21 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

21 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

23 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.