Idrus Marham Lepas 6 Profesor Unhas ke Asmat Tangani Gizi Buruk

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Idrus Marham usai rapat pleno di Kantor DPP Patai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Menteri Sosial Idrus Marham usai rapat pleno di Kantor DPP Patai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Makassar - Menteri Sosial Idrus Marham melepas pengiriman 19 tenaga medis oleh Universitas Hasanuddin Makassar ke Kabupaten Asmat, Papua. Enam di antara tenaga medis tersebut adalah profesor yang akan membantu menangani gizi buruk dan campak.

    Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan pengiriman tersebut merupakan bentuk perhatian universitas ke masyarakat Asmat. Apalagi Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia.  “Jangan sampai masyarakat wilayah Timur lupa diperhatikan pemerintah pusat. Begitu juga universitasnya,” kata Dwia dalam pelepasan tim medis di Makassar, Senin 5 Januari 2018.

    Baca juga: Idrus Marham: Dana Otonomi Khusus Papua Rp 8 Triliun

    Dwia menegaskan bahwa ide tersebut muncul lantaran murni panggilan hati. Dia prihatin melihat kondisi masyarakat di Asmat. Menurut dia, ahli gizi dan dokter spesialis dari Unhas akan berada di Asmat selama sebulan. 

    “Kami memang rutin mengirim tim medis dan mahasiswa untuk masyarakat di daerah terpencil,” ucap Dwia.

    Idrus Marham mengatakan campak dan gizi buruk yang terjadi bukan hanya persoalan asupan makanan, tapi banyak faktor lain. Karena itu, diperlukan pendekatan secara terpadu dan berkesinambungan.

    “Bukan faktor tunggal terjadi gizi buruk dan campak di Asmat,” kata Idrus.

    Oleh karena itu, Idrus berujar, pemerintah melakukan pendekatan pembangunan infrastruktur jalan trans Papua. Itu dilakukan agar masyarakat di sana tak terisolasi lagi. Menurut Idrus, masyarakat di Asmat sulit melakukan komunikasi. 

    “Kita dapat memutus isolasi kalau infrastruktur bagus. Saya yakin dengan pembangunan maka membawa implikasi positif bagi masyarakat Papua. Dan Pak Presiden mengawali gagasan itu,” katanya.

    Idrus Marham mencontohkan harga barang-barang di Papua yang bisa sampai sepuluh kali lipat dari harga normalnya. Dibandingkan di Jakarta, harga barang di Papua sangat mahal. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.