TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis pemerhati Papua merilis Website GIS www.matapapua.org. Website ini berisi peta proyek yang dinilai ekstraktif terhadap sumber daya alam di Papua. Direktur Yayasan Pustaka Franky Samperante mengatakan, website itu juga menyajikan peta keadaan sosial dan lingkungan di Papua.
“Website ini bertujuan untuk memudahkan akses informasi yang selama ini sulit bagi masyarakat,” kata Franky di Cikini, Senin 5 Februari 2018.
Baca juga: KPU Minta Sistem Noken di Papua Tak Langgar Aturan
Franky mengatakan, website ini diciptakan untuk mendukung keterbukaan informasi soal Papua pada publik. Ia menuturkan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui perihal izin-izin yang dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan yang akan membangun usaha di Papua. Padahal, kata Franky, izin tersebut seringkali tidak sesuai dengan ketentuan karena terbit mendahului analisis dampak lingkungan (Amdal).
“Selama ini sulit sekali mendapatkan akses informasi dan data tentang dokumen industri yang ekstraktif di tanah Papua,” kata Franky.
Aktivis Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting mengatakan, izin-izin yang dikeluarkan pemerintah, mayoritas di sektor industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Industri itu, tutur Pius, seringkali membawa dampak negatif secara langsung pada masyarakat Papua.
“Analisis lingkungannya sering diabaikan. Maka hasilnya seringkali berdampak langsung pada masyarakat, misalnya banjir di pesisir,” kata Pius.
Baca juga: Gizi Buruk di Papua, Kemendagri akan Evaluasi Dana Alokasi Umum
Pius menuturkan, website ini adalah salah satu alat untuk membantu masyarakat sipil. Menurut Franky, masyarakat Papua perlu sadar atas informasi tersebut agar dapat memantau izin-izin usaha yang kerap tidak terkontrol. "Kalau tanahnya tercemar, ya masyarakat harus bersuara," tutur Pius.
