Pengamanan Pilkada 2018, TNI di Bawah Kendali Polri

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi imam Salat Ashar dengan Panglima TNI asar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, (kanan belakang), KSAL Laksamana Ade Supandi (tengah), dan KSAD Jenderal Mulyono disela tugas mereka mendampingi Presiden Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, 28 Desember 2017. (Istimewa)

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi imam Salat Ashar dengan Panglima TNI asar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, (kanan belakang), KSAL Laksamana Ade Supandi (tengah), dan KSAD Jenderal Mulyono disela tugas mereka mendampingi Presiden Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, 28 Desember 2017. (Istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan aparatnya berada di bawah komando kepolisian dalam pengamanan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018.

    "Peran TNI untuk pilkada, saya membantu kepolisian. Saya di bawah kendali operasi kepolisian," ucap Mulyono di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2018.

    Mulyono berujar, peran TNI ikut membantu dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa pilkada. Untuk jumlah personel yang akan dikerahkan, Mulyono menuturkan akan disesuaikan dengan permintaan kepolisian. "Dan tiap wilayah berbeda-beda. Itu kesiapan yang kami lakukan dalam pilkada," katanya.

    Baca juga: Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

    Menurut Mulyono, hal yang perlu diwaspadai adalah adanya rivalitas yang tinggi di beberapa wilayah yang melaksanakan pilkada. Apalagi, ucap dia, jika kekuatan massa pendukung para calon kepala daerah berimbang.

    "Kami membaca dari semua aspek, di mana kira-kira kans (peluang) untuk kontestan. Kalau dia seimbang, kami waspadai. Kalau dia gap-nya sangat besar, kami bisa agak sedikit leluasa," ucapnya.

    Pelibatan TNI dalam tugas kepolisian, khususnya dalam pilkada, tertuang dalam nota kesepahaman TNI-Polri yang ditandatangani Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di sela rapat pimpinan di Markas Besar TNI, 23 Januari lalu.

    Baca juga: YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

    Kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun. Isinya, TNI bersedia memberikan bantuan personel kepada kepolisian untuk pengamanan unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, dan konflik sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.