KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Fredrich Yunadi Ditunda

Reporter

Hakim tunggal praperadilan Fredrich Yunadi, Ratmoho, menunda persidangan karena pihak termohon, Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak hadir di sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 5 Februari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang praperadilan Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda karena pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir dalam persidangan.

"Karena pihak termohon tidak hadir, maka sidang ditunda hingga pekan depan, 12 Februari 2018," kata Hakim Ratmoho di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2018.

Baca: Sidang Praperadilan Fredrich Yunadi, Setya Novanto: Urusan Dia

KPK tidak hadir dalam sidang itu dan hanya mengirim utusan untuk mengirimkan surat jawaban hadir secara full team. Namun, hakim mengatakan tidak berwenang untuk menerima surat itu. "Silakan suratnya diserahkan ke bagian administrasi untuk didiposisi," kata Hakim Ratmoho.

Pihak pemohon dalam hal ini, pengacara Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa, sempat menyampaikan keberatan kepada hakim dan meminta hakim tetap melanjutkan persidangan. Namun berdasarkan ketentuan undang-undang, Hakim Ratmoho memutuskan sidang tidak dapat dilanjutkan karena pihak termohon tidak hadir. "Sesuai aturan, kita akan memanggil sekali lagi pada Senin pekan depan," kata dia.

Sebelumnya, KPK memang tidak memastikan apakah akan menghadiri sidang praperadilan Fredrich hari ini. "Lihat besok, tapi kami hargai panggilan yang sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad, 4 Februari 2018.

Baca: Praperadilan Fredrich Yunadi Dipercepat, KPK: Di Luar Kebiasaan

Meski demikian, Febri mengatakan KPK berkomitmen menghadapi perkara tersebut. "Apakah nanti cara menghadapi dengan mengirim surat jawaban hadir secara full team nanti, masih kami bicarakan," ujarnya.

Sebelum persidangan, Tempo berusaha mengonfirmasi kehadiran KPK dalam sidang, namun Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menugaskan utusan KPK ke sidang praperadilan Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Utusan yang dimaksud ternyata hanyalah mengirimkan surat, dan tidak dapat diterima hakim sebagai bentuk kehadiran KPK.






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

41 menit lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

7 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

20 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

22 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.