MoU TNI-Polri, Kapuspen TNI: Bukan Barang Baru

Reporter

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Sabrar Fadhilah, menjelaskan soal MoU TNI dan Polri di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, 5 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah mengatakan nota kesepahaman pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas kepolisian bukan hal yang baru. "Perpanjangan dari MoU yang sudah habis masa berlakunya di 2018," kata Fadhilah di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2018.

Fadhilah menjelaskan, salah satu klausul dalam MoU tersebut adalah untuk pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan sosial. Tapi, kata dia, tidak ada maksud lain seperti yang dituduhkan bahwa keterlibatan TNI akan seperti era Orde Baru. "Terlalu jauh sekali. Ingat apa yang kami lakukan ini untuk negara dan bangsa. Tujuannya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar," ujarnya.

Baca: Soal MoU TNI-Polri, DPR: TNI Jangan Anggap Pendemo Musuh Perang

"TNI tetap patuh terhadap aturan. Karena dalam perbantuan itu mengedepankan polisionil. Bukan kami yang di depan seperti zaman dulu."

Fadhilah mengatakan, pelibatan TNI dalam tugas kepolisian juga sudah beberapa kali dilakukan. Demo buruh, misalnya, TNI ikut melakukan pengamanan dari belakang untuk menjaga obyek vital. Sedangkan, polisi tetap berada di depan jika terjadi kericuhan besar.

"Misalkan terjadi kekacauan, kebetulan di depan atau dekat sekali dengan pasukannya TNI, apa salah TNI melakukan pencegahan? Tetapi tidak represif. Mengedepankan tindakan polisionil," katanya.

Baca: YLBHI Minta Jokowi Batalkan Nota Kesepahaman TNI dan Polri

Nota kesepahaman TNI-Polri ditandatangani Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di sela rapat pimpinan di Markas Besar TNI, 23 Januari 2018. Kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun. Isinya, TNI bersedia memberikan bantuan personel kepada kepolisian untuk pengamanan unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, dan konflik sosial. Menurut Syafruddin, nota kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang pernah diteken oleh Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada Januari 2013.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, sebelumnya menilai nota kesepahaman TNI-Polri melanggar konstitusi karena kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugas berbeda. Dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, TNI dan Polri secara tegas dipisahkan dan memiliki aturan masing-masing.

Ia mengatakan kepolisian bertugas menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan TNI menjaga ketahanan negara. Ini, kata dia, sesuai dengan misi gerakan reformasi 1998. Nota tersebut seakan memberikan pintu masuk pada TNI agar menggunakan wewenang kepolisian. “Bahaya jika TNI masuk dalam persoalan ketertiban dan keamanan. Sebab, TNI dilatih untuk perang,” kata dia.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

1 menit lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Feud Between Two Generals of TNI

3 jam lalu

Feud Between Two Generals of TNI

Effendi Simbolon, a member of DPR revealed the dispute between Indonesian Military or TNI Commander Gen. Andika Perkasa and Gen. Dudung Abdurachman.


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

4 jam lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

1 hari lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

1 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima