Sidang Setya Novanto, Agendanya Pemeriksaan Saksi

Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat,1 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Setya Novanto kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyel kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Senin, 5 Februari 2018. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saksinya sekitar empat atau lima orang," kata jaksa KPK, Irene Putri saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Februari 2018.

Baca: Sidang Setya Novanto, Berikut Cerita Saksi yang Sarat Kontradiksi

Irene belum membalas lagi pertanyaan Tempo mengenai siapa saja saksi-saksi itu. Adapun sidang diagendakan mulai pukul 09.00 WIB.

Sidang pemeriksaan saksi untuk Setya sudah digelar sebanyak delapan kali. Sidang pemeriksaan saksi pertama kali berlangsung pada Kamis, 11 Januari 2018.

Kamis, 1 Februari 2018, jaksa menghadirkan enam saksi. Tiga di antaranya mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Chairuman Harahap, advokat Hotma Sitompul, dan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta.

Budi menyatakan, proyek e-KTP sarat pelanggaran sedari awal. Namun, hasil rapat antara LKPP, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), dan Staf Wakil Presiden saat itu Sofyan Djalil memutuskan proyek itu lanjut.

Baca: Kuasa Hukum Setya Novanto Sebut Bukti Jam Richard Mille Tak Kuat

Dalam dakwaan, jaksa KPK menyebut Setya berperan meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada medio 2010-2011 saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Atas perannya, Setya Novanto disebut menerima total fee sebesar US$ 7,3 juta. Dia juga diduga menerima jam tangan merek Richard Mille seharga US$ 135 ribu. Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Setya Novanto sedang mengajukan permohonan menjadi justice collaborator. Seperti yang diketahui, syarat-syarat untuk menjadi JC di antaranya mengakui perbuatan, bersedia terbuka menyampaikan informasi yang benar tentang dugaan keterlibatan pihak lain yaitu aktor yang lebih tinggi atau aktor intelektual atau pihak-pihak lain yang terlibat dan pemohon bukan merupakan pelaku utama dalam perkara.

Bagi yang menerima justice collaborator, seorang pelaku dapat dipertimbangkan untuk menerima tuntutan hukuman lebih ringan. Setelah itu, ketika menjadi terpidana, justice collaborator bisa menerima pemotongan masa tahanan dan hak-hak narapidana lain yang bisa diberikan secara khusus.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

16 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.