Minggu, 18 November 2018

Perjanjian Polri-TNI untuk Pengamanan Tahun Politik

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan cinderamata kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 11 Desember 2017. ANTARA FOTO

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan cinderamata kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 11 Desember 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Syafruddin, menyatakan nota kesepahaman pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas kepolisian ditujukan untuk mengantisipasi tiga kegiatan besar pada 2018 ini. Menurut dia, polisi tak boleh terlalu yakin atas kemampuan mereka dalam menghadapi kegiatan penting itu. “Tak mungkin Polri mampu, harus didukung TNI,” kata dia di Jakarta, Ahad, 4 Februari 2018.

    Tiga acara besar pada tahun ini, menurut Syafruddin, adalah pemilihan kepala daerah serentak di 171 provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah itu, Polri harus menjamin keamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, mulai 8 Agustus 2018. Acara ketiga adalah pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang. “Pemimpin-pemimpin dunia akan hadir. Jadi, tanggung jawab Polri dan TNI harus seimbang,” kata dia.

    Baca: Jokowi Diminta Tak Diam Soal Kesepahaman TNI-Polri

    Nota kesepahaman TNI-Polri ditandatangani Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di sela rapat pimpinan di Markas Besar TNI, 23 Januari lalu. Kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun. Isinya, TNI bersedia memberikan bantuan personel kepada kepolisian untuk pengamanan unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, dan konflik sosial. Menurut Syafruddin, nota kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang pernah diteken oleh Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada Januari 2013.

    Hadi Tjahjanto mengatakan tahun politik pada 2018 dan 2019 rentan memunculkan konflik horizontal. Dia menilai konflik horizontal tak hanya mengancam pelaksanaan pilkada dan pemilihan umum, tapi juga kebinekaan masyarakat.

    Hadi menjamin semua anggota militer memiliki integritas dan netralitas yang kuat dalam melaksanakan tugas. Dia mengklaim akan bersikap tegas dengan melarang anggota militer terlibat dalam politik praktis. “Soliditas TNI-polisi adalah harga mati,” kata Hadi.

    Baca: YLBHI Minta Jokowi Batalkan Nota Kesepahaman TNI dan Polri

    Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai nota kesepahaman TNI-Polri melanggar konstitusi karena kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugas berbeda. Dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, TNI dan Polri secara tegas dipisahkan dan memiliki aturan masing-masing.

    Ia mengatakan kepolisian bertugas menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan TNI menjaga ketahanan negara. Ini, kata dia, sesuai dengan misi gerakan reformasi 1998. Nota tersebut seakan memberikan pintu masuk pada TNI agar menggunakan wewenang kepolisian. “Bahaya jika TNI masuk dalam persoalan ketertiban dan keamanan. Sebab, TNI dilatih untuk perang,” kata dia.

    RIANI SANUSI PUTRI | YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.