Pengamat: Pasal Penghinaan Presiden Kembalikan Budaya Feodal

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengucapkan selamat tinggal setelah mengunjungi rumah sakit yang dikelola Indonesia di kamp pengungsi Rohingya Jamtoli dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 28 Januari 2018. Jokowi mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen dan memberikan perhatian tinggi untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya. AP

    Presiden Jokowi mengucapkan selamat tinggal setelah mengunjungi rumah sakit yang dikelola Indonesia di kamp pengungsi Rohingya Jamtoli dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 28 Januari 2018. Jokowi mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen dan memberikan perhatian tinggi untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya. AP

    TEMPO.CO, Jakarta – Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR, muncul pasal 263 ayat 1 tentang penghinaan presiden. Dalam pasal tersebut, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

    Ahli hukum pidana, Hery Firmansyah menilai, rumusan itu mengembalikan budaya feodal dari zaman kolonial Belanda. “Ini mindsetnya feodal. Pasal ini digunakan zaman kolonial untuk membungkam aktivis,” kata Hery di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 3 Februari 2018.

    Baca: Masuk RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Terkait Pemilu

    Hery menuturkan, presiden dan wakil presiden tidak bisa dianggap sebagai simbol negara, sehingga penghinaan terhadap keduanya ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap negara.

    Menurut Hery, perspektif itu hanya berlaku di negara-negara yang berbentuk monarki. Bahkan, kata dia, seiring perkembangan peradaban, aturan soal penghinaan terhadap pemerintah tidak pernah diberlakukan.

    Hery berpendapat, presiden maupun wakil presiden memiliki persamaan di muka hukum. "Penghinaan hanya menyangkut masalah personal," ujarnya. Maka, menurut dia, presiden dan wakil presiden tidak perlu diatur tersendiri karena keduanya adalah subjek hukum yang sama dengan masyarakat.

    Baca: Fahri Hamzah: Pasal Penghinaan Presiden Tak Perlu Masuk RKUHP

    Terlebih, menurut Hery, aturan ini membatasi ruang untuk berpendapat. Ia menuturkan, perlu dibedakan antara kritik dan penghinaan. "Orang yang menghina dan mengkritik tidak bisa disamakan dalam hal pidana," ujarnya.

    Aturan ini, menurut Hery, bsa saja diselewengkan oleh kelompok tertentu untuk membungkam kritik dari masyarakat terhadap rezim penguasa. “Ini penyelundupan hukum. Kenapa kepastian hukum tidak dikejar,” kata dia.

    Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan itu dalam KUHP pada tahun 2006 karena dinilai melindungi kekuasaan. Menurut Hery, legislator tidak boleh mengesampingkan putusan MK tersebut. Dalam pertimbangan MK, pasal tersebut dinilai tidak jelas dan menjadi multitafsir. “Pasal ini berpotensi manipulatif. Jika kritik ditafsirkan oleh penguasa sebagai tindakan penghinaan maka tidak ada kepastian hukum,” ujar Hery.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.