Pengamat: Pasal Penghinaan Presiden Kembalikan Budaya Feodal

Presiden Jokowi mengucapkan selamat tinggal setelah mengunjungi rumah sakit yang dikelola Indonesia di kamp pengungsi Rohingya Jamtoli dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 28 Januari 2018. Jokowi mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen dan memberikan perhatian tinggi untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya. AP

TEMPO.CO, Jakarta – Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR, muncul pasal 263 ayat 1 tentang penghinaan presiden. Dalam pasal tersebut, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Ahli hukum pidana, Hery Firmansyah menilai, rumusan itu mengembalikan budaya feodal dari zaman kolonial Belanda. “Ini mindsetnya feodal. Pasal ini digunakan zaman kolonial untuk membungkam aktivis,” kata Hery di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 3 Februari 2018.

Baca: Masuk RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Terkait Pemilu

Hery menuturkan, presiden dan wakil presiden tidak bisa dianggap sebagai simbol negara, sehingga penghinaan terhadap keduanya ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap negara.

Menurut Hery, perspektif itu hanya berlaku di negara-negara yang berbentuk monarki. Bahkan, kata dia, seiring perkembangan peradaban, aturan soal penghinaan terhadap pemerintah tidak pernah diberlakukan.

Hery berpendapat, presiden maupun wakil presiden memiliki persamaan di muka hukum. "Penghinaan hanya menyangkut masalah personal," ujarnya. Maka, menurut dia, presiden dan wakil presiden tidak perlu diatur tersendiri karena keduanya adalah subjek hukum yang sama dengan masyarakat.

Baca: Fahri Hamzah: Pasal Penghinaan Presiden Tak Perlu Masuk RKUHP

Terlebih, menurut Hery, aturan ini membatasi ruang untuk berpendapat. Ia menuturkan, perlu dibedakan antara kritik dan penghinaan. "Orang yang menghina dan mengkritik tidak bisa disamakan dalam hal pidana," ujarnya.

Aturan ini, menurut Hery, bsa saja diselewengkan oleh kelompok tertentu untuk membungkam kritik dari masyarakat terhadap rezim penguasa. “Ini penyelundupan hukum. Kenapa kepastian hukum tidak dikejar,” kata dia.

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan itu dalam KUHP pada tahun 2006 karena dinilai melindungi kekuasaan. Menurut Hery, legislator tidak boleh mengesampingkan putusan MK tersebut. Dalam pertimbangan MK, pasal tersebut dinilai tidak jelas dan menjadi multitafsir. “Pasal ini berpotensi manipulatif. Jika kritik ditafsirkan oleh penguasa sebagai tindakan penghinaan maka tidak ada kepastian hukum,” ujar Hery.






Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

25 hari lalu

Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

YP mengatakan kata yang tidak pantas kepada Presiden Jokowi dan dengan cepat video itu pun ramai diberbagai platform media sosial


Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

19 Juli 2022

Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

Beberapa pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam kebebasan pers di tanah air. Kekhawatiran ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pers, menjelang pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR.


Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

16 Juli 2022

Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.


BEM UI Anggap Draf RKUHP Final Belum Akomodir Tuntutan Masyarakat

11 Juli 2022

BEM UI Anggap Draf RKUHP Final Belum Akomodir Tuntutan Masyarakat

BEM UI menilai pemerintah dan DPR belum menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal untuk menyusun RKUHP. Sejumlah pasal dalam draf final masih bermasalah.


Syarat Kritik Supaya Tak Kena Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP: Harus Konstruktif, Pakai Solusi

7 Juli 2022

Syarat Kritik Supaya Tak Kena Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP: Harus Konstruktif, Pakai Solusi

Dalam draf final RKUHP, ada sejumlah pasal penjelasan yang mengatur soal kritik yang tidak termasuk dalam kategori penghinaan presiden.


Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

7 Juli 2022

Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

Komite Keselamatan Jurnalis menghendaki kebebasan pers tidak ditumbalkan oleh RKUHP. Keterlibatan publik dianggap masih kurang luas.


Mahasiswa Desak Draf RKUHP Dibuka, Wamenkumham: Emangnya Pintu?

28 Juni 2022

Mahasiswa Desak Draf RKUHP Dibuka, Wamenkumham: Emangnya Pintu?

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej ogah merespons aksi demo mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

24 Juni 2022

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

23 Juni 2022

Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tak yakin RKUHP bisa disahkan sesuai target Juli 2022.


Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

23 Juni 2022

Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan draf RKUHP saat ini masih dibahas oleh pemerintah.