Kebakaran di DPR, Fahri Hamzah: Tandanya Gedung DPR Sudah Rusak

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan belum mengetahui adanya kebakaran di gedung DPR yang terjadi pagi ini. Ia mengatakan akan mengecek kabar tersebut.

    Kebakaran tersebut terjadi di lantai empat gedung Nusantara III, dekat dengan kantor Fahri. “Itu tandanya gedung DPR sudah rusak,” kata dia seusai pembukaan musyawarah nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal, Kuningan, pada Sabtu, 3 Februari 2018.

    Baca: Fahri Hamzah Beri Kartu Merah untuk Jokowi di Acara Alumni KAMMI

    Wakil Ketua DPR yang lainnya, Fadli Zon, juga belum mengetahui kabar tersebut. Kemudian dia menanyakan bagian gedung yang terbakar. “Oh lantai empat, dekat kantornya Pak Fahri itu,” kata Fadli.

    Baca: Fahri Hamzah Ungkap 3 Alasan DPR Butuh Gedung Baru

    Pada Sabtu pagi, sekitar pukul 07.00 WIB, terjadi kebakaran yang dipicu oleh korsleting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Kebakaran tersebut terjadi di gedung Nusantara III. Gedung tersebut merupakan ruang pimpinan DPR, MPR, dan DPD.

    Satu ruangan beserta isinya rusak terbakar akibat korsleting dispenser di ruangan itu. Saat ini api sudah padam, tapi ada beberapa kerusakan akibat kebakaran tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.