Kader PPP Yogyakarta Ngotot Duduki Kantor Mencegah Verifikasi KPU

PPP Yogya dan Surakarta Tolak Muktamar Islah

TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Yogyakarta belum mengizinkan kantornya diakses Komisi Pemilihan Umum untuk keperluan verifikasi. "Sebelum aspirasi kami didengar, maka kami akan siagakan kader dan relawan partai untuk menjaga terus kantor PPP Yogya tiap hari," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Yogya Fauzi Noor Afshochi kepada Tempo, Jumat, 2 Februari 2018.

Fauzi menuturkan sedikitnya ada 25 orang relawan dari berbagai sayap PPP Yogyakarta berjaga tiap pagi hingga malam di kantor yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram itu. Akibatnya tugas KPU untuk melakukan verifikasi partai politik kepada PPP Yogyakarta gagal dilakukan. Rumitnya, PPP Yogyakarta ini selain tak mau mengakui kubu Romahurmuziy juga tak mengakui kubu Djan Faridz. "Kami tak memihak mana pun lagi," ujar Fauzi.

Baca: Kantor PPP Yogyakarta Diduduki Massa, KPU Kesulitan Memverifikasi

Rabu, 31 Januari 2018, kata Fauzi, tiga pengurus PPP pusat datang ke Yogya karena kantor tersebut tak bisa diakses untuk verifikasi KPU. Rombongan PPP dari pusat dipimpin Sekretaris Jenderal Arsul Sani. "Pak Arsul tanya kami maunya apa. Sudah dijawab satu suara bahwa PPP Yogya ingin kembali ke khittah partai yang menjadi suara umat," ujar Fauzi. 

PPP Yogyakarta awalnya merapat pada kubu Djan Faridz . Namum kondisi itu berubah. Pemicunya karena dua tokoh PPP yang sempat berseteru lama itu dinilai sama-sama  tak bisa merepresentasikan PPP sebagai partai yang mewadahi aspirasi umat muslim. PPP Yogyakarta memilih tak mengakui Djan karena, salah satunya, karena yang bersangkutan membawa partai mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Simak: PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

"Kalau mau kantor ini jalannya baik-baik, kembalikan PPP ke khittah partai Kabah dan aspirasi umat. Gelar muktamar luar biasa untuk menentukan pemimpin, baru silakan kantor ini dipakai," ujarnya. Fauzi berujar PPP Yogyakarta tak menggubris meskipun partainya gagal lolos verifikasi. "Kami mengutamakan aspirasi umat, bukan mengejar jabatan."

Sebelumnya, Arsul Sani membenarkan adanya sekelompok orang yang menduduki kantor perwakilan PPP di Yogyakarta. Ia mengatakan kantor tersebut diduduki oleh sekelompok orang yang bukan pengurus PPP Yogyakarta yang sah. "Sehingga KPU tidak bisa masuk untuk melakukan verifikasi faktual," ujarnya.

Arsul berujar kelompok orang tersebut sebenarnya sudah ditawari  masuk ke dalam kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Romahurmuziy. "Namun belum mau," katanya.

PRIBADI WICAKSONO






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

17 jam lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

5 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

13 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

14 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

15 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

17 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

18 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

18 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

19 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.