Jokowi Enggan Komentar Soal Rekomendasi Pansus Angket KPK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat pakain di salah satu toko di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 2017. Dalam kunjungannya, terlihat paspampres mengenakan batik. TEMPO/Iqbal Lubis

    Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat pakain di salah satu toko di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 2017. Dalam kunjungannya, terlihat paspampres mengenakan batik. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Depok - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal rencana panitia khusus hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas KPK. Jokowi menyatakan baru akan berkomentar jika rekomendasi itu sudah berada di atas meja kerjanya.

    "Belum masuk ke saya. Kalau nanti masuk ke saya, (baru) saya pikir," kata Jokowi di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Jumat, 2 Februari 2018.

    Baca: Berikut Ini 10 Rekomendasi Pansus Hak Angket untuk KPK

    Jokowi tidak mau berkomentar pula saat ditanya perlu atau tidaknya pembentukan lembaga pengawas KPK itu. "Masuk ke saya dulu, baru saya mikir," kata dia.

    Pansus hak angket untuk KPK saat ini telah merampungkan draft sebagian rekomendasi untuk KPK setelah bekerja sejak Mei 2017. Setidaknya ada sepuluh poin rekomendasi itu. Adapun 10 rekomendasi tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek kewenangan, aspek kewenangan, aspek anggaran dan aspek tata kelola sumber daya manusia.

    Baca: KPK Tanggapi Usulan Pansus Angket Soal Pembentukan Dewan Pengawas

    Sejumlah aspek tersebut antara lain meminta presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, meminta presiden serta KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan tokoh masyarakat yang berintegritas melalui peraturan presiden serta meminta KPK membangun jaringan kerja yang kuat dalam menjalankan tugas koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.