Aktivis HAM Nilai Pasal Penghinaan Presiden Bersifat Politis

Koordinator KontraS, Haris Azhar, bersiap memberikan keterangan pers di Jakarta, 5 Agustus 2016. Haris membeberkan pengakuan Freddy yang didapatkannya saat bertemu di Nusakambangan pada 2014, lewat tulisan bertajuk 'Cerita Busuk Seorang Bandit' ke akun Facebook resmi KontraS. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, muncul pasal tentang penghinaan presiden. Seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, menilai pasal penghinaan presiden merupakan akal-akalan politis untuk mengkultuskan Presiden. Menurut dia, hal itu terbukti dari konfigurasi politik saat ini yang menunjukkan bahwa hampir semua partai berlomba mendukung pemerintahan.

“Supaya dapat panggung dan lumbung," kata Haris kepada Tempo, Jumat, 2 Februari 2018.

Menurut Haris, rumusan Undang-Undang ini bukan berdasarkan kelayakan hukum, melainkan berbasis kepentingan berbagai kelompok dalam parlemen. Proses legislasi yang sedang berjalan, kata dia, menyisakan ruang yang besar di dalam parlemen.

Baca: Fahri Hamzah: Pasal Penghinaan Presiden Tak Perlu Masuk RKUHP

"Sedangkan dalam parlemen terdiri atas berbagai kelompok kepentingan. Undang-Undang Pidana hari ini yang akan disahkan dalam waktu tergadai oleh cara pandang kepentingan mereka, bukan dari basis kelayakan hukum,” kata Haris.

Haris menuturkan alasan mengapa kepentingan politik terlihat dari pasal penghinaan presiden tersebut. Ia mengatakan presiden adalah jabatan publik yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan agenda negara yang harus menghormati konstitusi.

Di dalam konstitusi, kata Haris, dijamin hak setiap rakyat, bukan hanya hak presiden. Menurut dia, jika kewajiban presiden tidak terpenuhi, presiden harus dikritik. "Ada beragam cara dalam mengkritik," ujarnya.

Baca: PSHK Protes Ada Pasal Mati Dihidupkan Lagi di Revisi KUHP

Jadi, menurut Haris, pasal penghinaan presiden tidak tepat. Karena jika presiden tidak bisa bekerja dengan baik, presiden akan dilihat rendah oleh rakyatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. “Apakah pandangan dan ekspresi yang merendahkan ini lalu otomatis dianggap menghina? Saya pikir tidak demikian,” ujarnya.

Haris mengatakan dia setuju jika pelarangan menghina ditujukan pada individu, bukan pada jabatan. Selain itu, menurut dia, hal itu pun sebaiknya ditempuh mekanisme perdata, bukan dipidana dan diancam penjara.






Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

1 hari lalu

Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

Rencana baru yang disetujui pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menyepakati pemilu Presiden Chad mundur selama dua tahun.


Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

1 hari lalu

Pemilu Brazil Melaju ke Putaran Kedua

Pemilu presiden Brazil menuju putaran kedua setelah secara mengejutkan Jair Bolsonaro dan Lula da Silva belum ada yang memenangkan suara mayoritas


Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

1 hari lalu

Denis Becirevic Unggul dalam Perhitungan Awal Suara Presiden Bosnia

Kandidat moderat Bosnia, Denis Becirevic memimpin dalam pencalonan kursi kepresidenan antar etnis tripartit Bosnia berdasarkan perhitungan awal


Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

1 hari lalu

Presiden Burkina Faso Kirim Surat Pengunduran Diri

Panglima militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, menerima surat pengunduran diri Presiden Paul-Henri Damiba.


Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

6 hari lalu

Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

Kubicki mengakui dia menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got saat berpidato di sebuah kampanye


Kepala Keamanan Presiden Uruguay Ditangkap, Bantu Warga Rusia Ilegal

7 hari lalu

Kepala Keamanan Presiden Uruguay Ditangkap, Bantu Warga Rusia Ilegal

Kepolisian Uruguay menangkap kepala keamanan pribadi presiden Luis Lacalle Pou karena membantu warga Rusia masuk secara ilegal


Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

11 hari lalu

Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

Korban tewas dalam demo Iran terkait kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, terus bertambah. Hingga Kamis, tercatat 17 orang tewas selama 6 hari


Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

14 hari lalu

Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

PGRI mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas


Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

15 hari lalu

Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

Jair Bolsonaro mengubah perjalanannya ke London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II menjadi acara kampanye pemilu


Apa Itu Supremasi Sipil?

16 hari lalu

Apa Itu Supremasi Sipil?

Supremasi sipil merupakan tradisi demokrasi yang menekankan bahwa angkatan bersenjata suatu negara harus selalu di bawah kontrol sipil.