Fahri Hamzah: Pasal Penghinaan Presiden Tak Perlu Masuk RKUHP

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak perlu ada. Presiden dan wakil presiden, kata Fahri, tidak mewakili simbol negara. "Manusia bukan simbol negara,” kata Fahri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.

Menurut Fahri, simbol negara itu burung garuda dan bendera merah putih. “Itu yang gak boleh dihina. Tapi kalau presiden itu obyek kritik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 2 Februari.

Baca: 
PSHK Protes Ada Pasal Mati Dihidupkan Lagi di...
Aktivis Tolak Pasal Narkotika Masuk ke KUHP

Pasal penghinaan presiden mengemuka dalam pembahasan RUU KUHP. Pasal 263 draf Rancangan KUHP menyebutkan seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama lima tahun penjara. Pasal ini dipertahankan meski telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Fahri berpendapat penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden adalah persoalan individu. Penyelesaiannya, kata dia, dengan melaporkan dugaan penggunaan secara pribadi kepada penegak hukum. "Kalau ada orang menghina presiden, itu laporkan saja secara pribadi."

Baca juga:
Kata MUI tentang Polemik Pembahasan LGBT...
MK Tolak Uji Materi Pasal Makar dalam KUHP

Ia pun mengkritik keberadaan pasal penghinaan presiden yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. "Sudah enggak ada itu, jangan menyakralkan diri lagilah," ujar Fahri.

Wakil DPR Agus Hermanto mengatakan belum ada kesepakatan dalam pengambilan keputusan soal pasal penghinaan presiden ini. Menurut dia, pembahasan pasal penghinaan masih berada di panitia kerja Rancangan KUHP. "Semuanya masih kemungkinan apakah akan bisa masuk atau mental."






Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

7 Agustus 2022

Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

Partai Gelora ikut membawa pendukungnya mendaftar Pemilu 2024 ke KPU. Fahri Hamzah pun berseru Anis Matta presiden.


Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

3 Agustus 2022

Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

Partai Gelora berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa ada isu polarisasi yang akan menyebabkan terjadinya pembelahan politik


Mahasiswa Desak Draf RKUHP Dibuka, Wamenkumham: Emangnya Pintu?

28 Juni 2022

Mahasiswa Desak Draf RKUHP Dibuka, Wamenkumham: Emangnya Pintu?

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej ogah merespons aksi demo mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)


Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

26 Juni 2022

Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

Fahri Hamzah khawatir jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden selama 8 bulan akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi.


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

24 Juni 2022

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

23 Juni 2022

Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tak yakin RKUHP bisa disahkan sesuai target Juli 2022.


Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

23 Juni 2022

Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan draf RKUHP saat ini masih dibahas oleh pemerintah.


Wamenkumham Bilang Membuat RKUHP di Indonesia Tak Mudah, Belanda Butuh 70 Tahun

23 Juni 2022

Wamenkumham Bilang Membuat RKUHP di Indonesia Tak Mudah, Belanda Butuh 70 Tahun

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariejy mengatakan pemerintah selalu mendengar kritikan dari masyarakat tentang RKUHP.


Wamenkumham Ungkap Alasan Belum Buka Draf RKUHP ke Publik

23 Juni 2022

Wamenkumham Ungkap Alasan Belum Buka Draf RKUHP ke Publik

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah memiliki alasan hingga saat ini belum membuka draf RKUHP ke publik


Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

13 Juni 2022

Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah menanggapi soal waktu penyelesaian sengketa pemilu 2024 enam hari kalender.