5 Fakta Kasus yang Menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola

Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola, menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018. Zumi Zola, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saifuddin terkait tindak pidana korupsi kasus suap pengesahan RAPBD Prov. Jambi Tahun 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil dan temuan penyidik untuk memutuskan status hukum terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Zumi Zola telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dari kalangan eksekutif dan legislatif. KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus ini, termasuk soal adanya kemungkinan tersangka baru. Berikut ini sejumlah fakta berkaitan dengan kasus suap tersebut.

Baca: Gubernur Zumi Zola Kerap Inspeksi dan Marah, Berikut di Antaranya

- Bermula dari penangkapan anak buahnya

Perkara ini bermula dari penangkapan 16 orang di Jambi dan Jakarta pada 28 November 2017. Sebagian di antara mereka adalah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi atau anak buah Zumi Zola dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi. Mereka diduga terlibat penyuapan Rp 4,7 miliar untuk persetujuan RAPBD Pemerintah Provinsi Jambi 2018 senilai Rp 4,2 triliun, yang naik 25 persen dari anggaran tahun lalu.

Pada Rabu, 29 November 2017, empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014, Supriono; pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik; plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jambi Arfan; dan Asisten Daerah Bidang III Pemerintah Provinsi Jambi Saipudin.

- KPK geledah kantor Zumi Zola

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan penyidik menemukan sejumlah dokumen terkait dengan catatan pembahasan anggaran dari kantor Gubernur Zumi Zola saat melakukan penggeledahan pada Jumat-Sabtu, 30 November-1 Desember 2017. KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

- Zumi Zola diperiksa delapan jam oleh KPK

Zumi Zola diperiksa penyidik KPK pada Jumat, 5 Januari 2018. Zumi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang juga anak buahnya, Asisten Daerah Bidang III Pemerintah Provinsi Jambi Saipudin. Kuasa hukum tersangka menyatakan adanya perintah dari Zumi Zola untuk menyerahkan sejumlah uang kepada anggota DPRD.

Zumi Zola membantahnya. Ia mengatakan hanya memberi perintah kepada anggotanya untuk menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. KPK kembali memeriksa Zumi Zola pada 22 Januari 2018. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan keterangan Zumi diperlukan untuk mengusut tokoh lain terkait dengan kasus itu.

Baca: Zumi Zola Tersangka KPK, PAN Janji Beri Bantuan Hukum

- Rumah Zumi Zola digeledah KPK

Pada Rabu, 31 Januari 2018, KPK menurunkan tim untuk menggeledah rumah dinas Zumi di Jambi. Menurut Febri, saat ini, KPK tak bisa memberikan keterangan lebih rinci ihwal pemeriksaan Zumi. Sebab, pemeriksaannya ketika itu tak berkaitan dengan penyidikan yang sedang berjalan. "Ada kebutuhan pemeriksaan untuk mencermati beberapa fakta baru dalam proses penyidikan yang berjalan untuk tersangka lain," kata Febri.

Zumi pun menyatakan siap bila KPK ingin meminta keterangan darinya ihwal penggeledahan rumah dinasnya. Hal itu merupakan bentuk dukungan Zumi terhadap proses hukum yang berlaku. "Proses hukum yang dilakukan KPK memang harus dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang ada di Jambi dan harus kita hormati," ujar Zumi saat dihubungi Tempo, Rabu, 31 Januari 2018.

- Zumi Zola dicegah KPK ke luar negeri

KPK mengirimkan surat pencegahan terhadap Zumi Zola untuk bepergian ke luar negeri. Surat itu telah diterima Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Januari 2018. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno mengatakan pencegahan itu berlaku selama enam bulan. "Alasan pencegahan adalah keberadaan beliau diperlukan terkait dengan proses penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Provinsi Jambi," ucap Agung saat dihubungi Tempo, Rabu malam, 31 Januari 2018.






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

33 menit lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

7 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

20 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

22 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.