Menkes Minta Imunisasi Wajib Anak-Anak di Papua Diulang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Nila DF Moeloek (kiri) berbincang dengan orangtua anak di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 25 Januari 2018. Kunjungan kerja Menkes ke penampungan dan RSUD Agats untuk meninjau penanganan pasien campak dan gizi buruk. ANTARA

    Menteri Kesehatan Nila DF Moeloek (kiri) berbincang dengan orangtua anak di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 25 Januari 2018. Kunjungan kerja Menkes ke penampungan dan RSUD Agats untuk meninjau penanganan pasien campak dan gizi buruk. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek meminta kepala dinas kesehatan di Papua melakukan imunisasi ulang terhadap anak-anak di daerah yang berpotensi berstatus kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk.

    "Kalau bisa diulang semua imunisasi wajibnya, dan juga imunisasi lanjutan bisa kami berikan," kata Nila di komplek Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

    Nila menyebutkan ada sepuluh daerah di Papua yang berpotensi KLB, di antaranya Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Tolikara, dan Pegunungan Bintang. Wilayah tersebut, kata Nila, memiliki indeks kesehatan rendah.

    Baca juga: Panglima TNI: Pemantauan KLB Campak di Asmat Masih Diperlukan

    Sebagai solusi jangka pendek, Nila sudah memerintahkan kepala dinas setempat untuk melakukan imunisasi campak dan rubella kepada anak-anak, sekaligus imunisasi ulang wajibnya.

    Untuk wilayah Asmat yang sebelumnya ditetapkan sebagai KLB gizi buruk, dinas kesehatan setempat sudah melaksanakan outbreak response immunization (ORI), yaitu imunisasi terhadap wabah difteri. "Jadi ORI sudah 13.300 anak atau dewasa saya (lupa) datanya. Kami sudah lakukan imunisasi," ujarnya.

    Baca juga: TNI Telah Salurkan 34 Ton Bantuan untuk Kasus Gizi Buruk di Asmat

    Selain imunisasi, Nila mengatakan perbaikan gizi terhadap anak-anak juga dilakukan bertahap dalam 10 hari pertama hingga ketiga. Kemudian tahap berikutnya 1 bulan pertama hingga ketiga. Adapun jangka panjangnya, Nila mengatakan akan ada monitoring dan evaluasi.

    Kendati begitu, Nila menuturkan, solusi jangka panjang akan melibatkan lintas kementerian. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan membangun infrastruktur untuk menampung air hujan agar bisa dijadikan air bersih. Sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memperhatikan bahan bakar minyak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.