Kantor PPP Yogyakarta Diduduki Massa, KPU Kesulitan Memverifikasi

PPP Yogya dan Surakarta Tolak Muktamar Islah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setyawan mengatakan  polemik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta belum berakhir. Polemik itu menyebabkan tugas verifikasi KPU terhambat. Sebab, ujar dia, terdapat sekelompok massa yang berusaha menduduki kantor Dewan Pengurus Wilayah PPP Yogyakarta.

"KPU tidak bisa datang di PPP, ada pihak-pihak tertentu yang menduduki kantor PPP. Karena pendudukan itulah KPU tidak bisa memasuki kantor mereka," kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

Baca: Pasca-Putusan MA, PPP Kubu Romahurmuziy Ajak Djan Faridz Gabung

Wahyu berujar polemik timbul sejak 31 Januari 2018. Namun dia tak menyebutkan kelompok mana yang menduduki kantor PPP Yogyakarta itu. "Dari 34 provinsi, yang agak terkendala di Jogja," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani membenarkan adanya sekelompok orang yang menduduki kantor perwakilan PPP di Yogyakarta. Ia mengatakan kantor tersebut diduduki oleh sekelompok orang yang bukan pengurus DPW PPP Yogyakarta yang sah. "Sehingga KPU tidak bisa masuk untuk melakukan verifikasi faktual," ujarnya.

Simak: PPP Kubu Djan Faridz Dukung Sudirman Said di Pilgub Jateng

Arsul berujar kelompok orang tersebut sebenarnya sudah ditawari  masuk ke dalam kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Romahurmuziy. "Namun belum mau," kata Arsul. PPP, kata dia, pun tengah mencari cara untuk menyelesaikan tahapan verifikasi faktual yang bakal berakhir 1 Februari 2018.






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

4 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

12 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

17 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

19 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

20 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

21 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

22 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

22 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.