Pilkada, Menteri akan Terbitkan Aturan untuk ASN yang Tak Netral

Reporter

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan sedang menggodok peraturan menteri mengenai bagi aparatur sipil negara yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). "Dalam waktu dekat (peraturan menterinya) terbit," kata Asman di komplek Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

Peraturan menteri itu akan memuat sejumlah sanksi bagi ASN yang terlibat urusan politik. Sanksi akan ditindaklanjuti berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Bisa penurunan pangkat, bisa penurunan jabatan, dan terakhir bisa pemecatan," ujarnya.

Baca: Menteri Asman Abnur Ancam Sanksi ASN yang ...

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan Bawaslu berwenang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Asman, aparatur sipil negara tak boleh terpengaruh dengan urusan politik.

ASN, kata dia, harus bekerja secara profesional. Ia menuturkan jabatan apapun yang diamanatkan negara atau pejabat pembina pegawai harus dilaksanakan dengan profesional.

Menteri Asman sebelumnya juga telah menerbitkan surat untuk pejabat negara dan daerah terkait sanksi untuk ASN dan pegawai negeri sipil yang tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada, pada 27 Desember 2017.

Baca juga: Menteri Asman Abnur Ancam Copot ASN yang Tidak ...

Dalam surat itu, PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan terlibat dalam kampanye mendapat ancaman hukuman displin sedang. Di antaranya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Adapun hukum disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.






MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

18 jam lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

15 hari lalu

Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

PD Sarana Jaya minta modal Rp 1,25 triliun, DPRD sebut untuk pembelian lahan itu rumah DP 0 rupiah yang belum memenuhi target.


Mendagri Sebut Banyak Masyarakat di DOB Papua Minta Pj Gubernur dari Luar

29 hari lalu

Mendagri Sebut Banyak Masyarakat di DOB Papua Minta Pj Gubernur dari Luar

Menurut Tito, masyarakat di DOB Papua khawatir terjadi konflik kepentingan Pemilu 2024 jika Pj Gubernur yang dipilih berasal dari orang Papua asli


Inspirasi Perempuan Kepala Daerah, Bupati Musi Rawas: Jadikan Daerah Ini Lebih Baik

44 hari lalu

Inspirasi Perempuan Kepala Daerah, Bupati Musi Rawas: Jadikan Daerah Ini Lebih Baik

Bupati Musi Rawas Ratna Machmud bekerja hampir tanpa libur sejak dilantik Februari 2021 lalu. Dia jadi inspirasi perempuan kepala daerah.


Ahli Politik Bicara Kemungkinan Anies Baswedan Maju Cagub 2024 Jika Pilpres Gagal

24 Juni 2022

Ahli Politik Bicara Kemungkinan Anies Baswedan Maju Cagub 2024 Jika Pilpres Gagal

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin bicara kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada 2024. "Itu ya mungkin-mungkin saja," ujar dia melalui pesan suara pada Jumat, 24 Juni 2022.


Pemilu 2024, Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Isu Politik Identitas Muncul

10 April 2022

Pemilu 2024, Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Isu Politik Identitas Muncul

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar tidak ada lagi isu politik identitas yang mengedepankan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).


Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PKS: Atang dan Adityawarman

31 Maret 2022

Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PKS: Atang dan Adityawarman

DPD PKS Kota Bogor menetapkan Ketua DPRD Atang Trisnanto dan Anggota DPRD Adityawarman Adil sebagai bakal calon wali kota Bogor 2024


Marco Kritisi Soal Otorita IKN Nusantara yang Disebut Meniadakan Pilkada

19 Maret 2022

Marco Kritisi Soal Otorita IKN Nusantara yang Disebut Meniadakan Pilkada

Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dianggap Marco sebagai kekonyolan. Dia merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.


KPU Revisi Usulan Anggaran Pemilu 2024 Jadi Rp 76 Triliun

16 Februari 2022

KPU Revisi Usulan Anggaran Pemilu 2024 Jadi Rp 76 Triliun

KPU menyatakan kenaikan anggaran Pemilu 2024 memperhitungkan penambahan honor badan adhoc dan jumlah pemilih serta TPS.


7 Perempuan Calon Anggota Janji SDM KPU dan Bawaslu Lebih Berkualitas

12 Februari 2022

7 Perempuan Calon Anggota Janji SDM KPU dan Bawaslu Lebih Berkualitas

Masuknya para calon anggota perempuan KPU atau Bawaslu ini disebut akan membuat unsur-unsur panitia dari perempuan makin berkualitas.