Kata KPU soal Alat Peraga Kampanye dengan Gambar Soekarno

Ilustrasi baliho Pilkada. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum mempersilakan partai politik untuk berkampanye menggunakan alat peraga kampanye yang memuat gambar seorang tokoh nasional. Namun, Komisioner KPU Wahyu Setyawan, mengatakan alat peraga itu harus disiapkan sendiri oleh masing-masing partai politik, bukan alat peraga yang disiapkan KPU.

Ia menjelaskan hal itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 29 yang menjelaskan bahwa KPU memfasilitasi alat peraga dan bahan kampanye. "Sekarang kandidat parpol pengusung tidak bisa membuat alat peraga kampanye seenaknya saja," ujar Wahyu di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis 1 Februari 2018.

Baca: Cegah Hoax, Kominfo Gandeng KPU dan Bawaslu dalam Pilkada 2018

KPU, kata Wahyu, sudah mengatur desain dan materi bahan kampanye yang diatur berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan daerah. Ia menjelaskan dalam pasal 29 ayat 3 PKPU 4/2017, disebutkan bahwa desain dan alat peraga kampanye yang difasilitasi atau dicetak KPU dilarang mencantumkan nama, gambar presiden atau wapres, atau pihak lain yang bukan pengurus partai politik.

Sebab itulah, Wahyu menjelaskan keberadaan tokoh nasional, seperti gambar Soekarno, dan yang bukan pengurus parpol dilarang dalam alat kampanye yang difasilitasi oleh KPU. "Alat kampanye yang difasilitasi oleh KPU tidak boleh," kata dia.

Berbeda dengan alat kampanye yang digunakan untuk kepentingan partai politik. Menurut Wahyu, pihaknya tetap mempertimbangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap parpol. "Untuk kepentingan internal parpol tidak dilarang," kata Wahyu.

Baca: Megawati: KPU dan Bawaslu Harus Terbuka dan Netral

Sebelumnya, KPU melarang calon kepala daerah menggunakan foto tokoh nasional dalam kampanye Pilkada 2018. Ketentuan ini diatur untuk mencegah klaim kelompok tertentu terhadap tokoh nasional. KPU berpendapat semua orang memiliki hak yang sama dalam membawa atau menggunakan atribut berupa foto atau gambar tokoh-tokoh nasional.

Pada Rabu, 31 Januari 2017, Komisioner KPU Ilham Saputra mencontohkan penggunaan gambar Soekarno dalam Pilkada 2018. "Ini kan tokoh nasional, semua punya hak untuk membawa atau meggunakan foto-foto tersebut," kata Ilham.

Wahyu mengklarifikasi ucapan Ilham tersebut. Menurut dia, penggunaan gambar Soekarno masih diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan internal partai dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. "Tapi yang difasilitasi KPU, tidak boleh," kata dia.






Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

2 hari lalu

Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

David T. Johnson, dalam bukunya mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, melalui tangan-tangan CIA, turut terlibat dalam G30S pada 30 September 1965.


Satu Peristiwa Empat Nama: Apa Beda G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI

3 hari lalu

Satu Peristiwa Empat Nama: Apa Beda G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI

Tiap 30 September, Indonesia mengenang tragedi kelam G30S. Terdapat beberapa istilah lainnjya seperti Gestapu, Gestok dan G30S/PKI.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

6 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Hari Maritim Nasional, Luhut Bercerita Tentang Amanat Soekarno

6 hari lalu

Hari Maritim Nasional, Luhut Bercerita Tentang Amanat Soekarno

Luhut Binsar Pandjaitan bercerita soal amanat presiden pertama Indonesia Soekarno saat menetapkan 23 September 2022 sebagai Hari Maritim Nasional.


5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

7 hari lalu

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.


Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

10 hari lalu

Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

Indonesia punya kisah pilu selalu disebut di 30 September. Penulis Christopher Koch menulisnya sebagai latar novel The Year of Living Dangerously.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


123 Tahun Daud Beureueh: Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak

16 hari lalu

123 Tahun Daud Beureueh: Pejuang Kemerdekaan yang Memberontak

Daud Beureueh seorang pejuang kemerdekaan yang kemudian melakukan pemberontakan karena tak puas dengan kinerja Presiden Soekarno.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

16 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

21 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.