Menteri Yohana: Usul Relokasi Warga Papua Harus Dikaji Dulu

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise saat menerima penghargaan dari Profesor Andrew Petter, Rektor Universitas Simon Fraser di Vancouver, Kanada, Rabu, 12 September 2017.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan harus ada kajian mendalam mengenai relokasi warga di Papua untuk menghindarkan mereka dari wabah penyakit. Menurut Yohana, tidak mudah merelokasi warga karena adat istiadat suku-suku di Papua begitu kuat dan kental. "Mereka sangat menyatu dengan alam,” katanya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 1 Februari 2018.

Yohana khawatir relokasi menyebabkan masalah lain. “Kalau kita ubah, saya takut bisa terjadi konflik, harus dikaji,” ujarnya.

Baca:
Soal Relokasi Warga Asmat, Ini penjelasan ...
Atasi Campak dan Gizi Buruk Asmat Harus Kerja ...

Wacana relokasi warga muncul setelah campak dan masalah gizi buruk dialami sebagian warga Kabupaten Asmat, Papua, dan memakan korban jiwa. Selama September 2017 hingga 28 Januari 2018, 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk. Pemerintah segera bertindak dengan membentuk Satuan Tugas Kesehatan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan kesehatan masyarakat. "Mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastruktur khusus. Jangka menengah saya kira harus disiapkan," ucapnya.

Yohana mengatakan suku, budaya, dan bahasa masyarakat Papua berbeda-beda. Karena itu, tidak mudah merelokasi warga tanpa ada kajian kultur yang mendalam.

Baca juga: Menteri Kesehatan: 10 Daerah di Papua Berpotensi KLB Gizi Buruk ...

Menurut Yohana, masyarakat Papua mulai berubah. Warga sudah beralih ke nasi untuk makanan pokok. Mereka tidak menanam umbi-umbian dan sagu untuk makanan pokok. Jadi, ketika pasokan beras telat masuk ke Papua, masyarakat kekurangan pangan.

Selain itu, pasokan air bersih sangat minim. Bahkan, kata Yohana, ada wilayah yang tidak ada air bersih sama sekali. "Mereka pasrah dengan alam," tuturnya.

Terkadang, kata dia, adat dan kebiasaan membuat masyarakat jadi korban. Karena itu, pendidikan dibutuhkan agar pemikiran masyarakat terbuka sehingga anak dan perempuan tidak menjadi korban.






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

20 menit lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

4 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

18 jam lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

3 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

3 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

4 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

4 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

7 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.