DPR Akan Audit Dana Otonomi Khusus Papua

Warga membawa bantuan makanan dan obat-obatan di Ewer, Kabupaten Asmat, Papua, 29 Januari 2018. Bantuan makanan dan obat-obatan sebanyak 13 ton akan didistribusikan di sejumlah distrik Kabupaten Asmat untuk menanggulangi KLB gizi buruk dan campak. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengatakan akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana otonomi khusus Papua. “Februari ini, kami akan meminta atas nama Tim Pemantau Otsus Papua,” kata Fadli, di gedung DPR RI, Kamis, 1 Februari 2018.

Fadli menjelaskan, berdasarkan aduan para wakil daerah di Papua, dana otsus mengalami banyak penyelewengan. Namun dia tidak dapat menyebutkan rinciannya. “Kami belum mendapat data yang lebih akurat. Itu baru sinyalemen-sinyalemen,” ujarnya.

Baca: 
Kemendagri Bentuk Tim Internal Evaluasi...
Gizi Buruk di Papua, Kemendagri akan Evaluasi...

Menurut Fadli, dana otonomi khusus tidak diatur dengan standardisasi yang tepat. Karena itu, dia berpendapat, ada kemungkinan penyelewengan dan penggunaan untuk hal yang tidak efektif tinggi. “Sehingga alokasi bisa diatur.”

Ihwal jumlah dana yang diselewengkan, Fadli menuturkan belum dapat menuturkan kepastian angkanya. “Nanti kita lihatlah (hasil audit).” Namun dia mengaku sudah membicarakannya dalam rapat dengan sejawatnya.

Baca juga: 
Satker untuk KLB Papua, Menteri Puan Pakai Dana Menteri dan Otsus...
KLB Campak di Papua, Menkes Akan Kirim...

Rencana audit itu disampaikan setelah ditemukan ratusan penderita gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan dana otonomi khusus Papua  untuk tahun ini Rp 8 triliun. Rinciannya Rp 5,1 triliun untuk Papua dan Rp 2,9 triliun untuk Papua Barat. "Kita bicara bagaimana Rp 8 triliun ini bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan masyarakat," kata Idrus.

Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Tujuannya adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Simak:
Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Jokowi Minta...
Aceh Kelola Dana Otsus Rp 27,3 Triliun

Tak hanya DPR yang tertarik mengaudit dana otsus Papua. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan kementeriannya akan mengevaluasi dana otonomi khusus Papua. Sebab, selama ini jumlah dana yang dikucurkan sudah besar, tapi output-nya tak terasa.

"Kami akan evaluasi, sebaiknya sistem yang lebih efektif, gimana? Sebab, dana banyak sampai Rp 57 triliun, tapi kok enggak berefek ke peningkatan kesejahteraan. Apa persoalannya?" ujar Djohermansyah di kantornya, Jumat, 7 November 2014.

Menurut Djohermansyah, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, yakni dari segi jumlah dana, tata kelola, penggunaan, pemanfaatan, dan kebocoran-kebocorannya. "Kemudian juga efek dana otsus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, lalu sistem monitoring dan pelaporannya," ujarnya.

FRISKI RIANA | CHITRA






Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

7 jam lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

2 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

2 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

3 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

3 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.